WNI Eks ISIS Tak Jadi Pulang Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah

KBRN, Jakarta : Pengamat Konflik dan Teroris Timur Tengah, Alto Luger menilai keputusan pemerintah yang tidak akan memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung didalam mantan kelompok teroris ISIS, merupakan keputusan yang tidak menyelesaikan persoalan nasib 600an WNI berstatuskan sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Alto menyatakan kendati Pemerintah tidak mau memulangkan para WNI Foreign Terrorist Fighters, namun jika dilihat berdasarkan keberadaan para WNI yang berada di kawasan Timur Tengah dan dapat dipulangkan oleh otoritas pemerintahan setempat, maka menurut Pengamat Konflik dan Teroris Timur Tengah, Pemerintah Indonesia harus dapat menerima pemulangan WNI eks kelompok teroris ISIS.

"Itukan keinginan pemerintah (Indonesia) untuk tidak mengembalikan, tapi belum tentu keinginan negara dimana WNI eks ISIS itu sedang berada. Apa jadinya kalo ternyata pemerintah negara-negara tersebut misalnya Iraq atau Syuriah atau Turki mengembalikan mereka (WNI eks ISIS), suka atau nggak suka kita harus menerima mereka, karena mereka itu kelahiran Indonesia. Jadi memang pernyataan pemerintah lantas tidak menyelesaikan masalah," ujar Alto Luger saat ditemui dikawasan Thamrin, Jakarta Pusat (14/2/2020).

Lebih lanjut kepada Reporter RRI Alto juga menjelaskan adanya kemungkinan pulangkannya WNI mantan kelompok teroris ISIS dengan status FTF tersebut sebelumnya juga telah dialami oleh sejumlah negara-negara Eropa.

"Kemarin sekitar 1 minggu lalu itu Turki mengembalikan FTF yang dari Jerman dan Inggris, walaupun selama ini kedua negara ini menolak untuk FTF itu dikembalikan. Nah tapi disaat dikembalikan, otomatis kita gak ada pilihan lain selain menerima itu," ujarnya lagi.

Namun dalam mengantisipasi akan potensi dipulangkannya para WNI mantan kelompok teroris ISIS yang dengan status sebagai Foreign Terrorist Fighters dari sejumlah negara-negara lainnya, yang mendapatkan keberadaan para WNI tersebut, lebih lanjut Pengamat Konflik dan Teroris Timur Tengah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus dapat melakukan diplomasi kepada negara-negara tersebut untuk memastikan tidak dipulangkannya WNI eks kelompok teroris ISIS.

"Itu berarti bahwa diplomasi kita dari Kemlu harus kuat, kalo memang ingin orang-orang Indonesia itu (WNI eks kelompok teroris ISIS) tetap berada diluar," pungkas Alto Luger.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00