DPR Bantah Pernah Larang Pemda Angkat Honorer

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi II DPR RI, Hugua membantah bahwa pihaknya telah bersepakat bersama pemerintah pusat untuk melarang pemerintah daerah (Pemda) dan instansi-instansi untuk mengangkat tenaga honorer.

Menurut dia, selama ini mereka hanya membahas tentang Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana di dalamnya ada aturan tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kami dari Komisi II dengan pemerintah tidak pernah sepakat untuk melarang semua Pemda untuk mengangkat honorer. Yang kami bicara itu rezim undang-undang ASN," tegasnya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Jumat (24/1/2020).

Pihaknya sama sekali tidak melarang Pemda atau instansi mengangkat tenaga honorer karena memang mereka sudah ada dan dibutuhkan sejak Indonesia merdeka.

"Tenaga honorer sendiri sejak Indonesia ada kan selalu ada. Contoh di sekolah, kepala sekolah kan mengangkat honorer untuk guru bantu atau apa saja," tukasnya. (Foto : Antara/ Ahmad Subaidi/ Ilustrasi Tes CPNS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00