Ini Poin Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja yang Ditolak Buruh

KBRN, Surabaya : Beberapa poin dari draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menerima penolakan dari para buruh. Mereka menilai, pasal-pasal yang ada akan merugikan para buruh, khususnya dari segi finansial.

Jazuli selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan perubahan yang dinilai merugikan buruh antara lain.

1. Penetapan Upah Minimum.

Dimana perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 300 orang, akan diberikan aturan upah minimum khusus yang lebih rendah daripada upah minimum.

"Pemerintah itu mengatakan kalau perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 300 itu berarti perusahaan yang untungnya sedikit apakah seperti itu?" ujarnya.

2. Upah Per Jam.

Upah per jam ini, kata Jazuli sangat ditakutkan oleh para buruh. Kalau nanti ada upah per jam, buruknya nanti bisa bekerja cuma 4 jam, diganti dengan buruh yang lain 4 jam.

"Dan itu cukup menjawab, kalau memang pemerintah menginginkan persoalan utamanya kan karena ada banyak pengangguran," imbuhnya.

"Dengan cara seperti itu mungkin pabrik yang satu bisa dikerjakan lebih dari satu orang tadi, tidak boleh 8 jam. Yang lain 4 jam, yang lain 4 jam," tambahnya.

3. Bebaskan Pekerja Kontrak.

Para buruh khawatir, tenaga kontrak akan diterapkan sebebas bebasnya dan tidak ada pembatasan.

"Untuk tenaga tenaga kontrak itu memang mereka yang diinginkan oleh pengusaha, bagaimanakah fleksibilitas kerja apakah itu kontrak outsourcing itu sebebas-bebasnya tidak ada pembatasan," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00