Pengamat: Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Lebih Besar dari Kasus Century

KBRN, Jakarta :  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting,  Pangi Syarwi Chaniago menduga kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jauh lebih besar daripada skandal kasus Century. 

"Kasus Jiwasraya ini jauh lebih besar potensi kerugian negaranya, melibatkan jutaan korban dan mencoreng nama baik Indonesia yang sedang bersusah payah membangun citra/image untuk menarik investasi dan percaya bahwa Indonesia negara yang transparan dan investor merasa aman," kata Pangi kepada rri.co.id, Selasa (31/12/2019).

Untuk itu, Pangi mendorong agar kasus ini tak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya jika kasus ini tak segera dituntaskan maka akan berimbas pada kewibawaan pemerintah Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

"Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan dan pemerintah hanya sibuk mengurus persoalan remeh-temeh/tetek bengek yang tidak jelas keuntungannya bagi negara dan bangsa," tegasnya.  

Gagal bayar  PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berpotensi merugikan keuangan negara Rp 13,7 triliun per agustus 2019, nilai kerugian ini masih berpotensi bertambah dengan melibatkan 5,5 juta pemegang polis.

"Anehnya presiden Jokowidodo mengatakan perusahaan ini telah bermasalah sejak 10 tahun lalu, pernyataan ini diaminkan oleh Sri Mulyani juga mengatakan perusahaan ini mulai bermasalah sejak 2008 lalu," terangnya.

Menurut Pangi merujuk pada pernyataan ini kasus gagal bayar perusahaan adalah bentuk pembiaran/kesadaran yang lambat pemerintah atas manajemen yang buruk pada perusahaan.

"Publik layak curiga atas indikasi praktek curang di tubuh Jiwasraya, bahkan sangat mungkin/patut dicurigai penggerogotan terhadap perusahaan dilakukan oleh aktor-aktor yang berlindung di balik agenda kekuasaan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya kasus ini harus diungkap seterang-terangnya dihadapan publik.

" Kita tidak bisa berharap hanya kepada pemerintah yang telah terbukti berbuat lalai dan terkesan pembiaran sehingga probelem ini berlarut-larut," tegasnya.

"Apalagi berharap pada menteri BUMN yang sibuk dengan urusan ecek-ecek ngurusin motor dan sepeda yang nilainya hanya ratusan sampai miliaran rupiah, ditambah lagi dengan adanya bau amis konflik kepentingan sang menteri yang melibatkan perusahaanya," tambahnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00