India Tawarkan Kerja Sama Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (12/8/2022) - (Foto: Wening/Kemendes PDTT)

KBRN, Jakarta: Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, menawarkan program pelatihan peningkatan teknologi tepat guna kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu dikemukakannya saat berkunjung ke kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (12/8/2022).

"Saya telah berkunjung ke sejumlah desa di Kalimantan, Jawa, Sumatera Utara, Aceh, Bali, dan NTT," katanya. Dubes India mengaku terkesan dengan kondisi desa di Indonesia.

Karena itu, Manoj berharap terjadi kerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah India, katanya, memiliki program pelatihan dan beasiswa dalam bidang iptek yang sudah berlangsung sejak 1994. Salah satu keunggulan program ini adalah penerapan teknologi tepat guna.

"Kami berprinsip untuk lebih menekankan penggunaan teknologi yang tidak memerlukan biaya besar dan perangkat yang sangat canggih," ujarnya. "Yang penting, bagaimana mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal yang ada." 

Manoj mencontohkan, beberapa tahun lalu negaranya telah mengirim satelit ke Planet Mars. Sehingga, India menjadi negara pertama yang sukses mengirimkan satelit ke planet tersebut dalam satu kali percobaan.

"Ini yang saya sebut teknologi model kami," katanya menegaskan. "Kami ingin berbagi dengan negara-negara lain melalui program pelatihan dan pendidikan yang ada di India," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyambut baik kerjasama yang ditawarkan pihak India tersebut.

Menurut dia, Kemendes PDTT saat ini memiliki 35 ribu pendamping desa yang membutuhkan dukungan teknologi informasi. Tujuannya, untuk memantau kegiatan dan dinamika warga desa di Indonesia secara day-to-day dan real time.

Gus Halim menjelaskan saat ini pihaknya menghadapi masalah yang cukup kompleks. Yaitu, bagaimana menangani desa dalam jumlah yang besar.

Saat ini Kemendes PDTT harus menangani 74.961 desa dengan segala kondisi serta perbedaan budaya dan bahasa di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 62 daerah tertinggal dan berbagai wilayah transmigrasi. 

"Kami harus menangani mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan, keterlibatan masyarakat dan segala aspek yang di desa tersebut," kata Menteri.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik tawaran kerjasama dari India tersebut. "Tentu kami sangat membutuhkan dukungan manajemen teknologi informasi yang mumpuni dalam mengolah sedemikian rupa," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar