Satgas Covid-19 Terbitkan Aturan Kegiatan Skala Besar

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito (Foto: Tangkapan Layar YouTube BNPB)

KBRN, Jakarta: Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar. 

Penyesuaian ini dilakukan melihat tren kasus yang mulai kembali meningkat, importasi kasus Covid-19 varian baru dan evaluasi tata laksana protokol kesehatan. 

"Per Selasa tanggal 21 Juni 2022 ini, atas kesepakatan lintas Kementerian dan Lembaga maka Satgas Covid-19 merilis dan memberlakukan secara efektif Surat Edaran Nomor 22 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi Pers Penanganan Covid-19 secara virtual, Selasa (21/6/2022). 

Wiku menjelaskan, SE ini akan mengatur acara yang dihadiri secara fisik oleh lebih dari 1.000 orang dalam waktu dan lokasi tertentu yang sama, baik di dalam maupun luar ruang. Acara yang diatur mencakup kegiatan lokal yang dihadiri partisipan lintas provinsi dan atau kabupaten, seperti perhelatan sosial dan budaya masyarakat ataupun kegiatan internasional yang dihadiri partisipan antarlembaga atau multilateral, seperti konferensi dan pertemuan wakil negara baik WNI maupun WNA. 

Melalui surat edaran ini, Pemerintah menetapkan beberapa aturan, di antaranya wajib dilakukan penyesuaian partisipan dengan kriteria umur dan riwayat penyakit yang berhubungan dengan akses vaksinasi. Anak usia 6-17 tahun diperbolehkan masuk dengan wajib vaksinasi dosis kedua. Sementara, anak usia 18 tahun ke atas diperbolehkan masuk dengan wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster. 

"Namun khusus untuk anak usia di bawah 6 tahun dan penderita komorbid yang tidak dapat menerima vaksin dihimbau untuk tidak mengikuti kegiatan berskala besar demi keselamatan dan kesehatan masing-masing individu," jelas Wiku. 

Selain itu, ada pemberlakuan skrining spesifik sesuai dengan keterlibatan jenis partisipan. Pertama, untuk kegiatan yang melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas atau VVIP wajib mensyaratkan penunjukan hasil negatif PCR 2x24 jam sebelum kegiatan berlangsung dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki venue acara. 

"Kedua, kegiatan yang bersifat forum multilateral yang tidak melibatkan VVIP wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan Covid-19 dan dihimbau mensyaratkan pemeriksaan antigen bagi seluruh partisipan untuk meminimalisir potensi penularan," urai Wiku. 

Ketiga, kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan Covid-19 dan dilakukan tes antigen bagi pelaku suspek Covid-19. 

"Sebagai tambahan, seseorang yang tidak lolos skrining wajib di tes Covid-19 lanjutan di tempat," ujar Wiku.  

Wiku mengatakan, mekanisme perizinan kegiatan di mana penyelenggara kegiatan wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan penerapan protokol kesehatan dari Satgas Covid-19 pusat dan izin keramaian kegiatan masyarakat dari Polri. Rekomendasi satgas Covid-19 didasarkan dari pemeriksaan secara langsung oleh BPBD dinas kesehatan dan Polda setempat. 

"Oleh karena itu sebagai upaya awal, calon pihak penyelenggara acara perlu datang kepada tiga institusi ini masing-masing di daerah untuk perizinan lebih lanjut," imbuhnya. 

"Dimohon agar Surat Edaran ini dipahami dengan baik oleh penyelenggara acara baik yang sudah atau akan mengajukan perizinan ke pihak terkait," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar