Kapolri Menerima Audiensi KPU RI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) saat menerima audiensi Ketua KPU RI Hasyim Asy" ari (kiri) di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5/2022). (Foto: Istimewa)

KBRN, Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Gedung Mabes Polri, Jakarta. Kedua instansi ini membahas kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Baru saja kami mendapatkan kehormatan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi awal antara Komisioner KPU dengan jajaran kepolisian," kata Sigit usai audiensi kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Menurut Sigit, pesta demokrasi 2024 nantinya akan lebih kompleks dibandingkan sebelum-sebelumnya.

Sebab, pemilu 2024 akan diadakan serentak baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Dalam kesempatan audiensi ini, KPU memaparkan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024," kata dia.

Itu, kata dia, perlu kesiapan lebih awal dalam proses pengamanan baik perihal administrasi hingga teknis.

"Sehingga perlu persiapan yang lebih awal, dan tentunya terkait dengan proses pengamanan baik hal-hal yang bersifat administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, mulai tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, sampai dengan proses rekapitulasi. Dan tentunya proses tahapan pengamanan pada saat rekapitulasi di pusat dan tahapan yang lain, seperti adanya gugatan," ujar Sigit.

Sigit memastikan pihak kepolisian di seluruh Indonesia siap melakukan pengamanan dan pengawalan di seluruh rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

Dia berharap Pemilu 2024 berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Tentunya kami dalam posisi yang siap mengamankan, sehingga semua tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena semuanya bisa terselenggara dengan aman dan lancar," ucap Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Dia mengatakan, KPU berkoordinasi sejak awal dengan Polri karena dalam pengalamannya, selalu ada tensi perpolitikan di Indonesia jelang pemilu.

"Sehingga dengan begitu, kita tahu semua yang namanya Pemilu dan Pilkada adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi, oleh sebab itu kami menginformasikan lebih awal dalam audiensi ini," kata Hasyim.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar