Kerangkeng di Rumah Bupati Tidak Miliki Izin

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka/Lmo/aww.

KBRN, Jakarta: Kabid Humas Polda Sumut, Kombes (Pol) Hadi Wahyudi mengatakan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi narkoba tidak memiliki izin.

"Tidak ada izin tempat, beberapa keterangan menyebut benar tempat ini ada sejak 2012 dan diinisiasi Bupati Langkat yang saat ini nonaktif," kata Hadi kepada Pro3 RRI, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya, berdasarkan keterangan, tempat tersebut dipergunakan untuk membina anak pecandu narkoba dan kenakalan remaja.

"Anak itu secara sukarela diantar orang tuanya, mereka buat surat pernyataan dan sebagainya, itu jadi alasan kenapa mereka menginginkan tempat tidak ditutup," ujarnya.

Mereka yang di kerangkeng tidak dibayar dan kemudian diberikan pelatihan setelah dinyatakan mulai menemukan kesembuhan diberikan pekerjaan.

"Ada tahapan sebelum keluar yang disebut sebagai rehabilitasi, dua tiga bulan diberikan pelatihan mengelas, mengolah biji sawit, mereka bekerja di pabrik pengolahan sawit milik bupati nonaktif," ungkap Hadi.

Temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin menggegerkan publik. Dugaan adanya praktik perbudakan modern itu terungkap sesaat setelah Bupati Langkat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adalah Migrant Care yang pertama kali mengungkap temuan kerangkeng manusia tersebut ke publik.  Migrant Care kemudian mengadukan temuan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ditindaklanjuti.

"Kami menerima laporan dari masyarakat di Kabupaten Langkat bersamaan dengan OTT kasus dugaan korupsi, ternyata itu juga membuka kotak pandora kejahatan yang lain yang diduga pelakunya orang yang sama yaitu kepala daerah di sana yang tertangkap KPK," ujar Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah saat mengadukan kasus itu ke Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar