Panglima TNI Berjumpa Jaksa Agung, Bahas Koneksitas

Jaksa Agung, ST Burhanuddin (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa (kanan)(Dok. RRI/IMMANUEL CHRISTIAN)

KBRN, Jakarta: Kejaksaan Agung dan TNI tergabung dalam sebuah direktorat di Kejagung, yakni Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer (Jampidmil). Dalam kerja Jampidmil, terdapat 2.700 perkara yang akan diselesaikan.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menuturkan, pihaknya akan menyelesaikan satu per satu ribuan perkara itu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah.

"2.700 itu perkara sipil yang diselesaikan di persidangan. Militernya sudah. Akan terus dilakukan proses hukam, sebanyak itu selesai. Bertahap akan ada sekala prioritas dan bergulir terus," tutur Burhanuddin usai pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022).

Panglima TNI, Jenderal Andhika Perkasa mendukung setiap langkah penuntasan perkara hukum yang melibatkan anggota TNI. Dukungan tersebut turut terwujud dengan menghadirkan saksi atau barang bukti bila diperlukan.

"Kami all out mendukung termasuk proses hukum koneksitas. Pak jaksa Agung yakin kami akan mendukung apa yang beliau minta. Kami siap menghadirkan saksi ataupun barang bukti," kata Andika dalam kesempatan serupa.

Jumlah kasus yang ada di Jampidmil, merupakan 23 persen dari setotal 12.017 perkara tindak pidana yang ditangani oleh kejaksaan. Dengan adanya Jampidmil, diharapkan dapat mengikis disparitas dalam penuntutan antara pelaku tindak pidana dari militer, maupun sipil. 

Tindak pidana koneksitas, merupakan perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat sipil, dan anggota militer aktif. Selama ini, tindak pidana yang dilakukan oleh sipil, dituntut oleh kejaksaan di pengadilan umum. 

Sementara untuk pelaku tindak pidana dari kalangan militer, penuntutan, maupun pengadilannya dilakukan khusus di peradilan militer, dengan tim penuntutan juga dari militer.

Dua pengadilan yang terpisah antara sipil dan militer tersebut, disebut memunculkan disparitas dalam penuntutan. Padahal, antara militer, dan sipil tersebut, dalam melakukan tindak pidana, pada saat bersama-sama. 

Kondisi tersebut, Burhanuddin katakan, memunculkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pun dikatakan Burhanuddin, mengacu penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU 31/1997 tentang Pengadilan Militer, tetap menempatkan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar