FOKUS: #PPKM

Upaya Pencegahan Varian Omicron Secara Global

Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) berjalan di area kedatangan internasional setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (29/11/2021). Pemerintah memberlakukan larangan WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong untuk masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah masuknya varian COVID-19 B.1.1.529 atau Omicron dan mewajibkan karantina selama 14 hari bagi penumpang yang berkunjung dari negara tersebut, sedangkan penumpang dari selain negara tersebut wajib karantina selama tujuh hari. ANTARA FOTO/Fauzan

KBRN, Jakarta: Merebaknya varian baru COVID-19 atau varian Omicron pada sejumlah negara di dunia dikhawatirkan dapat meningkatkan penularan.

Pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia saat ini kembali mengetatkan perjalanan Internasional yang akan masuk ke negaranya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan pembatasan masuk warga negara yang berasal dari negara dengan konfirmasi varian Omicron merupakan upaya penyelamatan kemanusiaan secara global.

Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada pertimbangan lainnya diluar konteks tersebut.

"Hal terpenting adalah perlu adanya upaya saling membantu antar negara sehingga seluruh manusia dapat terlindungi dan merdeka dari pademi COVID-19 secara bersama-sama," kata Wiku dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (30/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku mengatakan, pemerintah menyusun persyaratan pelaku perjalanan, khususnya perjalanan internasional semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terpapar atau membawa kasus varian baru.

Karenanya, penting untuk diingat bahwa pembatasan sementara masuknya pelaku perjalanan internasional, tidak sama dengan melarang masuknya warga negara yang memiliki kewarganegaraan di negara-negara tersebut. 

"Pembatasan sementara dilakukan pada pelaku perjalanan internasional dengan kewarganegaraan apapun yang tinggal atau memiliki riwayat singgah di negara-negara yang dibatasi," tegas Wiku. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar