Puluhan Preman Usir Paksa Keluarga Polisi

Malang sekali nasib yang harus dialami oleh keluaga polisi di Jalan Ketapang Dongkal, Nomor 23, RT 01/03, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pasalnya, wanita berinisial R beserta suami, anak dan cucunya diusir paksa dari rumahnya oleh pihak yang menggunakan jasa preman. Alhasil, keluarga dari R tersebut tidak bisa membawa harta bendanya yang berada di dalam rumah dan mereka hanya pergi dengan baju yang menempel di badan. (Dok. Antara/Narasi: RRI.co.id)

KBRN, Tangerang: Malang sekali nasib yang harus dialami oleh keluaga polisi di Jalan Ketapang Dongkal, Nomor 23, RT 01/03, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. 

Pasalnya, wanita berinisial R beserta suami, anak dan cucunya diusir paksa dari rumahnya oleh pihak yang menggunakan jasa preman. 

Alhasil, keluarga dari R tersebut tidak bisa membawa harta bendanya yang berada di dalam rumah dan mereka hanya pergi dengan baju yang menempel di badan. 

Isteri keluarga polisi berinisial R. (Saaadatuddaraen/RRI)

"Masih ada di dalam rumah barang-barang semuanya. Sertifikat, perhiasan, perabotan," ujar R kepada RRI.co.id sambl terisak pilu di Cipondoh, Tangerang, Senin (29/11/2021). 

Dia dengan terbata-bata mengatakan, hanya baju di tubuhnya saja yang dia bawa bersama anak dan cucunya saat itu.

Bahkan, dia sekeluarga histeris saat puluhan orang bak preman mengusir paksa dirinya.

"Enggak ada satu pun barang yang dibawa, hanya baju yang nempel di badan," ucapnya lirih.

R pun mengaku sempat diancam untuk tak melibatkan pengadilan dan pengacara dalam permasalahan yang dihadapinya itu.

"Disarankan jangan gunakan pengacara dan minta bantuan pengadilan," ucapnya menirukan pihak yang mengusirnya. 

R mengaku, dia beserta suami, seorang polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat sudah tinggal di rumah itu selama enam tahun.

Namun, saat ini dia dan delapan orang keluarganya terpaksa barus berpindah-pindah kontrakan.

"Rumah sudah dalam keadaan digembok," tandas R. 

Kuasa Hukum R, Darmon Sipahutar mengatakan, permasalahan ini bermula ketika R meminjam uang sebesar Rp200 juta pada 2016 lalu ke PT Wannamas Multi Finance dengan masa angsuran hingga 2018.

R telah membayar angsuran sekira hingga Rp130 Juta. 

Namun, angsuran itu sempat macet akibat pandemi Covid-19.

R sempat mengajukan permohonan relaksasi, namun tak direspon oleh pihak perusahaan yang diketahui telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak dua kali itu. 

"Itu kita akui ada kamacetan. Lalu ibu ini berikan surat ke PT Wannamas untuk diberikan relaksasi terhadap hutang tapi tidak ada jawaban karena PT Wannamas sudah dua kali dibekukan oleh OJK karena dianggap bermasalah," terangnya. 

Lebih parahnya lagi, sambung Darmon, rumah dengan luas 297 meter persegi itu telah dilelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I dengan harga Rp735 juta.

Sejatinya, rumah tersebut ditaksir seharga Rp3 miliar. 

"Mengusir paksa atau mengeksekusi rumah R tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Pengusiran itu terjadi pada 6 Oktober 2021 lalu," tuturnya. 

Darmon mengungkapkan, pemenang lelang atau PT Wannamas Multi Finance menjualnya kepada J Supriyanto yang diketahui pemilik balai lelang swasta Griya Lestari. 

Otomatis, lanjutnya, rumah tersebut langsung dikuasai oleh J Supriyanto yang kemudian kembali melelang rumah tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I yang dimenangkan oleh Rasmidi dengan nilai Rp735 juta. 

"Padahal harga rumah itu sekitar Rp3 miliar dan utang R hanya Rp200 juta dan di dalam risalah lelang yang kami dapat itu nilainya hanya Rp735 juta," kata Darmon. 

Kemudian, pengacara Rasmidi, Sopar J Napitupulu (SN) mendatangi rumah R pada pada 23 September lalu untuk memberitahukan kalau kediamannya itu sudah beralih ke kliennya melalui tahap lelang.

Lalu, Sopar melakukan somasi pertama pada 27 September dan 2 Oktober 2021 agar R beserta keluarga segara mengosongkan dan meninggalkan rumah. 

Sopar pun kembali lagi ke rumah R pada 6 Oktober 2021.

Namun, kedatangannya itu didampingi oleh 30 orang untuk mengusir R.

"Ketika dilakukan pengusiran dimana SN ini datang dengan teman-temannya kurang lebih 30 orang," katanya. 

R dan keluarganya pun ketakutan dan merasa terintimidasi apalagi saat itu terdapat bayi yang berusia lima bulan dan anak sembilan tahun.

R pun mengalah dan meninggalkan rumah tanpa sempat membawa harta bendanya. 

"Karena takut, R ini minta perlindungan ke Polsek Cipondoh. Oleh Polsek Cipondoh, karena perkara ini dianggap di bagian Harda (Harta Benda, Red) kemudian Polsek tidak memberikan perlindungan sebagaimana yang dimintakan," kata Darmon. 

"Diarahkanlah R ini ke Polres Metro Tangerang Kota , karena berdasarkan arahan ke sana untuk minta perlindungan hukum, namun itu tidak diberikan. Kemudian diarahkan ibu ini untuk buat laporan polisi," tambahnya. 

Namun, saat membuat laporan pasalnya dibatasi.

Pasal yang disangkakan saat itu hanya 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Kemudian, R diminta oleh polisi di Polres tersebut untuk membuat surat pernyataan untuk mengosongkan rumah dengan rentang waktu 14 hari. 

"Ketika ibu ini kembali ke rumahnya, dimana rumahnya sudah dalam keadaan gelap, lampu listrik sudah dipadamkan dan gerbang digembok pakai rantai," katanya. 

Darmon menegaskan, perlakuan yang dilakukan tersebut tak sesuai dengan prosedur dan janggal.

Seharusnya, eksekusi tersebut dilakukan lewat jalur pengadilan. 

"Patut diduga karena telah melakukan tindak pidana. Karena sepanjang pengetahuan kami, setiap melakukan eksekusi tidak boleh dilakukan di luar jalur pengadilan," tuturnya 

"Tapi ini agak lucu dan aneh, mereka lakukan eksekusi di luar jalur pengadilan. Kami anggap Ini adalah eksekusi premanisme," tambah Darmon. 

Darmon menjelaskan, apabila dilelang, KPKNL seharusnya membuat permohonan untuk eksekusi rumah tersebut ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Namun, hal itu tidak dilakukan.

Eksekusi dilakukan sepihak oleh Sopar J Napitupulu. 

"Mereka melakukan cara di luar prosedur hukum yang diatur. Mereka lakukan premanisme untuk melakukan pengosongan rumah itu," kata Darmon. 

Kejanggalan berikutnya, kata Darmon, Rasmidi yang diketahui beralamat di Kebayoran Baru RT 14 RW 9, Jakarta Selatan, ternyata tidak tinggal di sana.

Hal itu diketahui setelah Darmon melalukan kroscek.

Hal itu juga disampaikan Ketua RW setempat melalui surat pernyataan yang menyebutkan kalau Rasmidi tidak pernah tinggal di lokasi tersebut. 

"Kami sudah datangi alamat Rasmidi ini dan Rasmidi ini tidak ada di alamatnya dan RW sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak ada warga yang namanya Rasmidi," ungkapnya. 

Kasus ini pun tengah ditangani pihak berwajib.

R melaporkan kasus ini dengan sangkaan Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Lalu, Pasal 160, 406 dan 170 KUHP. Serta Pasal 363 tentang Pencurian. 

"Yang saya sayangkan prosesnya hanya sebatas penyelidikan. Padahal, saksi sudah kami ajukan dan bukti sudah kami berikan," ungkapnya. 

R juga telah melaporkan Polres Metro Tangerang Kota ke Polda Metro Jaya karena dinilai tak menjalankan fungsinya untuk melindungi R dan keluarga.

"Kami minta atensi atas laporan kami sedang ditangani Polres Metro Tangerang Kota agar memberikan tindakan atau sanksi kepada oknum yang menurut kami tidak memberikan pelayanan warga masyarakat," pungkas Darmon. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar