Megawati Diangkat Menjadi Kepala Dewan Pengarah BRIN

Foto:BPMI

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah pejabat dalam jajaran Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Salah satu nama yang dilantik hari ini adalah Megawati Soekarnoputri yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Jokowi memulai pelantikan dengan pengambilan sumpah. Ia membacakan sumpah jabatan diikuti oleh Megawati dan para Anggota Dewan Pengarah BRIN.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti Megawati dan jajaran Dewan Pengarah BRIN.

Pelantikan Dewan Pengarah BRIN dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun nama-nama para Dewan Pengarah BRIN yang dilantik tersebut adalah:

1. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri sebagai ketua;

2. Menteri Keuangan sebagai wakil ketua;

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai wakil ketua;

4. Dr. (H.C.) Drs. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, S.H.,  sebagai sekretaris;

5. Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D., sebagai anggota;

6. Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D., sebagai anggota;

7. Bambang Kesowo, S.H., LL.M., sebagai anggota;

8. Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc., MPH, Ph.D., sebagai anggota;

9. Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, sebagai anggota;

10. Ir. Tri Mumpuni sebagai anggota.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkapkan alasan pemilihan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah BRIN.

"Terkait riset yang penting itu terkait dengan pelaksanaan riset itu yang penting itu manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan saya kan periset tulen ya," kata Handoko.

Handoko mengungkapkan, BRIN juga memerlukan dukungan teknokratis dan politis. Karena itu, dewan pengarah tak harus berasal dari periset. Lagi pula, lanjutnya, dewan pengarah juga tak memiliki tugas melakukan riset.

"Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis, itulah sebabnya ada dewan pengarah. Kalau di undang-undang itu kan secara jelas dinyatakan seperti itu. Jadi, karena dewan pengarah kan tidak melakukan riset, tidak masuk ranah eksekusi," ungkapnya.

Handoko melanjutkan, BRIN juga memerlukan koordinasi antara lembaga dan kementerian. Di situlah, kata dia, dewan pengarah juga akan berperan.

"Karena seperti teman-teman ketahui saya kan mengumpulkan semua periset dan unit riset dan dari semua kementerian itu bukan berarti saya melakukan sendiri. Saya kan harus mengembalikan layanan riset yang tadinya mereka butuhkan ke kementerian lagi. Tentu itu membutuhkan koordinasi yang sejujurnya tidak mudah juga, itulah sebabnya kita dewan pengarah. Itu ada di situ," tandas Handoko.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00