Ulah KKB di Papua Adalah Tindakan Keji

Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya? yang digelar Jakarta Journalist Center, Kamis (23/9/2021).jpeg

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengungkapkan, penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua beberapak waktu lalu adalah tindakan yang sangat keji.

Hal itu disampaikan Bonar saat menanggapi aksi kejam KKB yang tega membunuh tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

"Apa yang dilakukan KKB dari sudut apapun tidak bisa dibenarkan, itu tindakan keji," ungkapnya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya’ yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/9/2021).

Bonar menyebutkan, berdasarkan data dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), terjadi 299 kasus kekerasan di Papua sejak 2010 hingga 2021 yang mayoritas kekerasan tersebut dilakukan oleh KKB.

"Ada 395 orang meninggal dan lebih 1.500 terluka, ada kena bacok, jatoh atau bagaimana. Tapi itu korban yang sangat besar. Tapi memang kadang, kedua belah pihak, baik TPN OPM, baik tentara kita selalu mengklaim pelaku pihak sana. Tapi Gugus Tugas Papua membenarkan sebagian besar dilakukan oleh TPN OPM," ujarnya.

Kendati demikian, Bonar mengatakan, bahwa pihaknya tidak mau menyebut KKB sebagai teroris seperti yang sudah dilabelkan pemerintah. Justru, Bonar berharap, agar pemerintah mau melakukan pendekatan yang lebih persuasif untuk meredakan situasi di Papua.

"Saya tidak menggunakan istilah teroris. Karena saya masih berharap bahwa akan ada upaya-upaya perundingan untuk peredaan ketegangan penghentian kerusuhan," katanya.

Bonar menilai, jika sudah ada label teroris, maka akan menutup ruang dialog dan justru tidak akan menyelesaikan masalah. Selain itu, Bonar juga mengaku, khawatir akan menjadi stigma yang buruk kepada rakyat Papua lain yang justru sangat mencintai NKRI.

"Kami takut, khawatir itu memberikan stigma rakyat Papua yang sebenarnya juga cinta NKRI tapi label itu itu bisa memberikan efek buruk kepada dia. Saya menghindari itu, kita memprotes terhadap label yang diberikan pemerintah, menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah," ungkapnya.

Meski demikian, Bonar sependapat, bahwa harus ada operasi penegakkan hukum kepada pelaku penyerangan, dalam hal ini KKB.

"Pelakunya harus dikejar, dibawa ke pengadilan, tapi tidak perlu label yang berat semacam itu, tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00