Muhadjir Kutuk Pembunuhan Nakes Oleh KKB Papua

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengutuk aksi keji yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris Papua, kepada para tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa waktu lalu (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengutuk aksi keji yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris Papua, kepada para tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa waktu lalu.

"Ini sangat memprihatinkan. Apapun niatnya, apapun langkahnya, ini sangat tidak terpuji karena ketika yang jadi sasaran justru mereka-mereka yang selama ini melayani masyarakat Papua yang dalam banyak hal masih tertinggal dibandingkan saudara-saudaranya yang lain," kata Muhadjir  dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Muhadjir menegaskan, siapapun harus mendapat perlindungan dan pengamanan yang ketat, khususnya nakes yang bertugas di daerah rawan sehingga dapat leluasa menjalankan tugas tanpa khawatir dan terancam.

BACA JUGA: Dihujani Peluru KKB, TNI-Polri Evakuasi Suster Gabriella

Meskipun diakui Muhadjir, untuk dapat lebih menjamin keamanan nakes tidak perlu membangun kembali fasilitas layanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. 

Pasalnya, selain memerlukan biaya besar, persoalan pembebasan tanah adat dan ulayat juga menjadi kendala. 

"Menurut saya ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," ujar Muhadjir.

Muhadjir meyakini Menko Polhukam dan TNI/Polri sudah melakukan upaya pengamanan secara ketat dan cepat.

Hanya saja, ia meminta agar para petugas layanan masyarakat seperti nakes perlu pendampingan selama bertugas.

Rotasi dan Tetap Melayani

Lebih lanjut, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar para nakes di Papua dan juga di wilayab rawan lainnya agar dapat tetap bertugas dan melayani masyarakat. 

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik saya keberatan. Justru target mereka (KKB) supaya layanan-layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” ungkap Muhadjir.

Ia pun menilai diperlukan rotasi nakes di Papua, sehingga bagi nakes yang menjadi korban dapat ditarik serta langsung ada penggantian.

“Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah dan kurang ajar itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” tandas Muhadjir. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00