Waspadai Surat Vaksin dan Hasil PCR Palsu

KBRN, Jakarta: Ketua BPKN Rizal E. Halim mengingatkan, aparat berwenang agar mewaspadai adanya surat keterangan hasil antigen atau PCR palsu, bahkan surat vaksinasi palsu yang beredar di masyarakat.

"Kejadian surat vaksinasi palsu atau hasil Swab-PCR palsu tentunya preseden buruk bagi usaha pemerintah menekan laju Covid-19. Oleh karenaitu para pelaku harus mendapatkan sanksi yang tegas," ujar Rizal dalam pernyataan persnya, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, pembuat atau pengguna surat hasil swab antigen dan PCR palsu dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 268 KUHP dan/atau Pasal 35 Jo Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Beberapa waktu lalu Sub Direktorat Tindak Pidana Siber PoldaMetro Jaya sudah menemukan penjual surat keterangan hasil antigen dan PCR palsu di mediasosial. Selain itu, polisi juga menemukan surat vaksinasi palsu yang dijual di media sosial.

"Para pemangku kepentingan perlu melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasansecara menyeluruh dan berkala terhadap proses penanganan Covid-19 di titik keberangkatan dan kedatangan baik di jalur darat, udara, dan laut," ujarnya.

"Patut disayangkan,masih ada oknum yang mencari keuntungan di masa sepertiini mulai dari surat vaksinasi, antigen/PCR palsu, hingga kartel kremasi jenazah pasienCovid-19, yang korbannya adalah masyarakat," jelasnya.

Ia menilai, perilaku karteltersebut sangat tidak manusiawi terutama dimasa pandemi saat ini, dan meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini sebagai bentuk tanggung jawab negara hadir melindungi konsumen.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)  Renti Maharaini menegaskan bahwa orang tua memiliki peran utama dalam melindungi anak dari ancaman virus Covid-19.

Dia menyarankan, agar setiap orang tua untuk terus menjalankan penerapan protokol kesehatan dengan ketat dan melakukan langkah-langkah pencegahan lainnya. Hal ini diperlukan agar semua anggota keluarga terhindar dari Covid-19.

"Orang tua perlu membatasi aktivitas di luar rumah, jika memang diperlukan kerja keluar atau Work From Office (WFO), setelah sampai di rumah wajib menjalankan protokol kesehatan. Ini berlaku untuk semua anggota keluarga ketika beraktifitas diluar rumah termasuk anak-anak," tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan jika menemukan informasi pungli darioknum yang tidak bertanggungjawab, saat pemakaman atau kremasi jenazah karena Covid 19, karena peran aktif masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya pengawasan yang baik.

"Saat ini diperlukan dukungan dan kerjasamasemua pihak sehigga upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid 19 membuahkan hasil," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00