Perpres Dicabut, Mahfud: Pemerintah Tak Alergi Kritik

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD (doc istimewa) .jpg

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan, pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran yang disampaikan berbagai pihak.

Salah satunya, keputusan pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang salah isi didalamnya mengatur investasi minuman keras (miras) di tanah air.

"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," kata Mahfud dalam  akun Twitter resmi miliknya, @Mohmahfudmd, dikutip Rabu (3/3/2021).

Menurut Mahfud, selama kritikan dan saran yang disampailan rasional sebagai suara rakyat, pemerintah pasti akan mendengarnya. 

Ia juga menyebut, pemerintah selalu mengakomodasi kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, karena kritik dan saran merupakan vitamin yang harus diserap pemerintah.

"Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akomodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," jelasnya.

Mahfud mencontohkan, pemerintah juga menerima kritik dan saran tentang vaksin Covid-19 yang harusnya gratis untuk semua masyarakat. Selain itu kritik perusahaan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri.

"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik, harus-nya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harus-nya perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," sebutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang salah isi didalamnya mengatur investasi minuman keras (miras) di tanah air.

"Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam keterangan disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

Presiden Jokowi menyatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan masukan dari ulama termasuk sejumlah ormas Islam.

Ia menyebut, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya.

"Dan juga masukan dari provinsi dan daerah," tambahnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00