ATR-Polda Berkoordinasi, Bahas Kasus Mafia Tanah

KBRN, Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), R.B. Agus Widjayanto mengatakan bahwa sampai saat ini ada 180 kasus mafia tanah yang ditangani oleh pihaknya.

"Dari 2018 sampai sekarang ada 180 kasus yang kita tangani," ujar Agus selepas rapat koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait Penanganan kasus-kasus mafia tanah, di Polda Metro Jaya, Rabu (3/3/2021).

Agus menyebut bahwa progres penanganan sampai saat ini sudah ada yang di pengadilan dan proses penyelesaian berkas. Menurut Agus dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ini menjadi evaluasi bagi adiministrasi pertanahan.

"Ada yang sudah maju ke pengadilan, sudah P21, ada yang sudag penetapan tersangka, dan tindak lanjut dari apa yang kita laksanakan bersama Polda, hasilnya itu menjadi bahan bagi kita untuk tindak lanjut dalam administrasi pertanahan," sebut Agus.

Agus menyampaikan banyak kasus-kasus tanah yang berkaitan dengan pemalsuan data, ataupun pemalsuan alas hak. Koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah dengan lekas sehingga koreksi terhadap sertifikat dapat dijalankan.

"Hasilnya menjadj dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan," tandas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imram menyebut bahwa rakor dengan Kementerian ATR/BPN ini adalah teknis penyidikan untuk menghadapi kasus-kasus terkait dengan mafia tanah. 

"Tujuannya untuk membangun koordinasi memperkuat kobalaborasi dalam rangka memberantas mafia tanah. Kami ingin membela pemilik tanah yang sah," pungkas Fadil. (MDS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00