Kades Pelapor Kasus Ibu Dipenjara Bersama Bayinya

Foto: Kades Pelapor Kasus Ibu Dipenjara Bersama Bayinya

KBRN, Jakarta: Seorang ibu bernama Isma (33) dipenjara bersama bayinya yang masih berusia 6 bulan.

Keduanya berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara.

Kasus ini bermula, warga Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara itu dilaporkan oleh kepala desanya atas pencemaran nama baik.

Pasalnya, Isma mengunggah video berdurasi 35 detik ke Facebook soal kericuhan kepala desa dan ibunya.

Video itu lalu viral di media sosial pada 6 April 2020.

Karena dirasa nama baiknya tercemar, si kepala desa melaporkan pengunggah video itu, Isma (33). Isma mengunggah video tersebut ke Facebook.

Sesosok ibu-ibu yang terlibat perselisihan dengan kepala desa itu ternyata ibunya. 

Isma divonis bersalah karena melanggar Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik  UU ITE) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara.

“Anak bayinya enam bulan juga di tahanan, karena masih menyusui, dan itu sesuai aturan dibolehkan ikut ibunya di tahanan,” ujar Kepala Rutan Lhoksukon Yusnadi kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Yusnadi mengatakan, tidak bisa berbuat dalam kasus ini, dirinya hanya menjalankan tugas.

“Kami hanya bertugas untuk menerima dan menjaga tahanan. Soal tuntutan dan hal lain, harus didiskusikan dengan lembaga lainnya seperti jaksa dan polisi,” ungkap Yusnadi,

Dalam perkembangannya, viralnya kasus ini, Yusnadi mengaku sering mendapat telepon dari politikus. Mereka meminta agar status penahanan Isma diubah menjadi tahanan kota.

Terkait permintaan para politisi, Yusnadi mengatakan itu bukan kewenangannya.

“Ada tiga politisi menghubugi saya, ada Ketua DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Aceh Utara Arafat, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Hendra Yuliansyah, dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Haji Uma (Sudirman). Mereka meminta solusi hukum, saya bilang, prinsipnya saya welcome. Namun itu bukan kewenangan saya, saya sudah lapor ke Kanwil Hukum dan HAM Aceh,” tutur Yusnadi.

Lebih lanjut Yusnadi mengungkapkan bahwa pada 1 Maret 2021 mendatang, dirinya bakal duduk bersama Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk membahas kasus itu secara detail dan kemungkinan penyelesaiannya.

“Prinsipnya jika ada celah hukum, saya pikir, semua kita sepakat prinsip kemanusiaan diutamakan. Saya lapor pimpinan saya di Kanwil Hukum dan HAM Aceh, terkait masalah ini,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00