Revisi UU ITE Hanya Imbauan

Ilustrasi UU ITE (foto:istimewa)

KBRN, Jakarta: Terkait dengan surat edaran Polri mengenai UU ITE, Komunikolog Politik Nasional sekaligus Ketua Forum Politik Indonesia, Tamil Selvan mengungkapkan jika surat edaran tersebut dikeluarkan hanya sekadar imbauan untuk menghilangkan kasus yang sedang berjalan.

"Saya menyorotinya dari beberapa sisi, secara implementasi di lapangan UU ITE ini seolah-olah menjadi alat kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah," ungkap Tamil melalui wawancara Pro3, Kamis (25/2/2021).   

Tamil mengatakan jika revisi UU ITE ini merupakan hal baik, hanya waktunya tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan pihak Polri seolah-olah terlihat hanya membuat citra Polri baik mengenai kiblat Polri terhadap kelompok tertentu. 

"Secara timing tidak tepat dan yang kedua surat edaran ini hanya berupa imbauan, karena saya menyoroti yakni surat edaran itu berbunyi jika terlapor sudah meminta maaf maka tidak perlu penahanan dan itu merupakan kata kunci," jelas Tamil.  

"Akan ada pemikiran masyarakat jika ada pola-pola tertentu untuk menyelamatkan buzzer pemerintah, meskipun kita tahu edaran itu sangat baik," tambahnya. 

Menurutnya, jika sudah bicara mengenai penahanan itu merupakan subjektivitas penyidik. Maka ia meminta agar Polri lebih bisa menjelaskan mengenai penahan yang dinyatakan tersebut. 

"Masalah penahanan ini justru harus lebih dijelaskan oleh pihak kepolisian, apakah tidak menahan itu juga pencabutan perkara? dan itu harus dijelaskan dengan jelas dan komperensif," jelasnya. 

"Kalau jika akhirnya harus ada penghentian hukum dimana legal standingnya, apakah instruksi presiden maupun Kapolri tidak bisa menganulir UU," pungkasnya.     

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00