Terungkap Tiga Alasan MA Kabulkan PK Koruptor

Andi samsam

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Andi Samsam Nganro menyatakan, ada tiga hal alasan yang membuat Mahkamah Agung mengabulkan Peninjaun Kembali untuk para koruptor tindak pidana korupsi.

Andi mengatakan, alasan pertama yang menjadi alasan Mahkamah Agung adalah Disparitas Pemidanaan.

"Yang pertama alasan Disparitas Pemidanaan. Disparitas pemidanaan ini, ini yang kami amati, ini fakta yang menunjukkan bahwa ada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, namun di dalam persidangannya itu mulai dari awal karena itu adalah kewenangan penuntut umum untuk di dalam berkas perkara itu dijadikan ke Pengadilan, apakah diajukan secara berbarengan atau dipisah-pisah, di split," kata Andi Samsam saat melakukan webinar yang berjudul "PK jangan jadi jalan Suaka" , Jumat (22/1/2021).

Lanjut Andi, alasan kedua yang menjadi alasan MA mengabulkan PK, yaitu terdakwa melihat perkara lain yang menurutnya lebih berat namun dihukum lebih ringan.

"Yang kedua, nah dalam beberapa perkara ada pemohon PK yang merasa keberatan juga tatkala melihat split split atau melihat perkara yang terpisah dengannya, yang notabene menurut pemohon PK terpidana itu bahwa dia pelaku utama kenapa dihukum ringan, kenapa hukuman saya lebih berat padahal saya cuma membantu. Dari segi hukum pidana membantu itu ya itu salah satu alasan yang bisa meringankan artinya tidak sama dengan pelaku pemeran utama," kata Andi.

Dan yang alasan yang ketiga menurut Andi, adanya alasan-alasan lain masuk dalam independensi Hakim, mengenai rasa keadilan untuk menentukan berat ringannya pidana itu sendiri.

"Yang ketiga adanya alasan-alasan lain yang masuk independensi Hakim, ya soal rasa keadilan, sebab menentukan berat ringannya pidana juga itu merupakan seni, suatu pertimbangan memerlukan suatu bekerjanya fungsi fungsi rasio, fungsi hari nurani dan lain lain sebagainya sehingga melahirkan sebuah angka," kata Andi.

Sebelumnya, Fenomena narapidana kasus korupsi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) mulai terulang. Diketahui, baru-baru ini ada dua terpidana kasus korupsi mengajukan PK, yakni mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri berharap Majelis Hakim PK bisa memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini.

"Dengan banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK akhir-alhir ini seharusnya pihak MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

Menurut Ali, pengajuan PK dilakukan terpidana kasus korupsi lantaran merasa ada secercah harapan dalam PK tersebut. Pasalnya, Majelis Hakim PK kerap menganulir vonis pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

"PK yang diajukan napi korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengoreksi terhadap putusan sebelumnya, baik pertimbangan fakta, penerapan hukum, maupun amar putusannya," kata Ali.

Atas dasar tersebut, Ali berharap MA memiliki perhatian khusus terhadap fenomena ini. Sebab, Ali menyatakan pihak lembaga antirasuah juga tak mau hasil kinerjanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi sia-sia.

"Jika ini tetap berlanjut, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal," kata Ali.

"Jika memang banyak koreksi terhadap putusan perkara Tipikor sebelumnya, maka kami memandang bahwa soal pembinaan teknis peradilan bagi para hakim Tipikor di tingkat bawahnya sudah seharusnya juga menjadi perhatian serius pihak MA," Ali menambahkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00