Kasus Dugaan Korupsi, Aladdin Diperiksa KPK

Dua tersangka Kasus Pengadaan satelit

KBRN, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur PT Bhumi Prasaja, Rasjid A Aladdin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PRK (Priyadi Kardono, Kepala BIG tahun 2014-2016)," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Jumat (22/1/2021).

KPK telah menetapkan eks Kepala BIG tahun 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN 2013-2015, Muchamad Muchlis (MUM) sebagai tersangka dalam kasus ini.

Komisi antirasuah pun telah menahan mereka berdua. Priyadi dijebloskan ke Rutan KPK cabang Kavling C1 dan Muchlis di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

Perkara ini bermula pada tahun 2015 saat BIG bekerja sama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Sejak awal, Priyadi dan Muchlis diduga sepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa.

Sebelum proyek berjalan, telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) dan PT Bhumi Prasaja (BP), untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Diduga atas perintah para tersangka, penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT.

Untuk pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka diduga memerintahkan stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima, dan proses Quality Control (QC). Diduga dalam proyek tersebut merugikan negara sekitar Rp179.1 miliar.

Atas perbuatannya, Priyadi dan Muchlis disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Foto: Dok. Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00