Jaksa Agung Jawab Ketakutan Risma Kelola Anggaran

Pertemuan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/1/2021).(Dok.Ist/Kejaksaan Agung RI).

KBRN, Jakarta: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Rabu (13/1/2021). Risma adalah menteri sosial baru karena menggantikan jaabatan kosong akibat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 menimpa Juliari Peter Batubara menyerahkan diri kepada KPK sebagai tersangka sejak, 6 Desember 2020.

Burhanuddin dalam pertemuan itu mengatakan, Kejaksaan Agung sudah memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan. Sebab, Risma meminta Kejaksaan Agung mendampingi Kementerian Sosial dalam berbagai proses dilakukan di kemeteriannya supaya tidak terjadi masalah dalam pengelolaan anggaran.

“Tentunya, kami (Kejaksaan Agung) ada kewajiban untuk melakukan pendampingan. Hal yang disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial akan ditindaklanjuti. Sebenarnya, kerja sama ini sudah berjalan semenjak beliau menjadi Wali Kota Surabaya,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bahkan, Burhanuddin juga mengisyaratkan permintaan Risma adalah suatu kewajiban instansinya.

“Pendampingan ini adalah program nasional dan hukumnya wajib untuk kita lakukan pengamanannya,” kata Burhanuddin.

Risma di hadapan Jaksa Agung juga menjelaskan tujuan kedatangannya hari ini.

“Tujuan kedatangan kami (Kementerian Sosial RI) bertemu Jaksa Agung guna meminta pendampingan untuk seluruh proses yang ada di kementerian. Pendampingan ini sudah saya lakukan semenjak menjabat menjadi Wali Kota Surabaya, dan ingin juga melakukannya di Kementerian Sosial,” kata Risma.

Risma bahkan menunjukkan pernyataan berani terbuka dalam pendampingan Jaksa Agung-Kementerian Sosial.

“Pendampingan ini tidak hanya dilakukan di kantor, dan apabila diperlukan, maka datang langsung ke lapangan. Sehingga, apabila ada laporan tidak benar, Kementerian Sosial didampingi Kejaksaan Agung akan segera memprosesnya,” ucap Risma.

Pendampingan Kejaksaan Agung RI juga dipastikan Risma, itu termasuk pendampingan dia selaku Menteri Sosial RI.

“Karena data Kementerian Sosial bukan hanya digunakan untuk keperluan internal saja, tetapi data tersebut juga diserahkan kepada BPJS dan lembaga lainnya,” kata dia.

Memang, selama ini persoalan Kementerian Sosial RI adalah belum tervalidasinya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai hari ini, atau terbaru.

“Saya takut kalau kemudian data tersebut tidak sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, saya meminta didampingi dalam hal apa pun. Lalu, kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, kami meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung, sehingga saya tidak ada kesalahan,” kata Risma.

Ketakutan Risma juga membuatnya meminta Kejaksaan Agung ikut memeriksa semua laporan ketika terjadi masalah di Kementerian Sosial.

Risma juga menyatakan, pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI terkait parameter kemiskinan, selain dari Kejaksaan Agung.

“Anggaran yang ada di Kementerian Sosial RI sangat besar dan saya tidak menginginkan pengelolaan keuangannya menjadi tidak benar,” kata Risma yang tidak lain adalah kader PDIP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00