Masyarakat Sipil Adukan Menkes ke Ombudsman, Ada Apa?

KBRN, Jakarta: Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) dan sejumlah masyarakat sipil mengadukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, atas dugaan maladministrasi yang dilakukan Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto pada Kamis, (3/12/2020). 

Langkah ini merupakan kelanjutan dari Surat Peringatan Somasi pertama dan kedua yang dilayangkan kepada Menkes beberapa waktu lalu. 

Dalam surat peringatan tersebut, Menkes Terawan dituntut untuk segera menyelesaikan revisi PP109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. 

Mengingat prevalensi perokok baik orang dewasa maupun anak-anak terus meningkat. Maka, diperlukan  kecepatan dan ketegasan dari Kementerian Kesehatan untuk segera merevisi PP109/2012 demi menurunkan angka perokok di Indonesia. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa Menkes Terawan telah melanggar UU Pelayanan Publik karena tidak menjawab dua kali surat peringatan somasi. 

"Karena tidak menjawab surat dari masyarakat sipil  dua kali, sehingga layak untuk dilaporkan dan ini melanggar Undang-Undang Pelayanan Publik sebagai bentuk maladministrasi," kata Tulus saat ditemui di kantor Ombudsman Republik Indonesia Jakarta, Kamis (3/12/2020). 

"Melalui surat (laporan) ini, kami berharap Ombudsman dapat membantu memediasi pertemuan pelapor dan terlapor agar segera menyelesaikan revisi PP109/2012 secara cepat," lanjut Tulus. 

Menurut catatan, sebelumnya Tulus juga pernah melaporkan pejabat publik yakni Menteri Sosial yang membagi-bagikan rokok kepada rakyat suku pedalaman. 

Atas kejadian itu, Tulus berkirim surat kepada Menteri Sosial sebanyak dua kali dan tidak dijawab. Alhasil, Ketua YLKI itu melaporkan tindakan Mensos ke Ombudsman dan dalam kurun waktu 3 bulan akhirnya masalah tersebut selesai dengan pernyataan maaf yang disampaikan oleh Menteri Sosial. 

Selain itu, menurut catatan dari Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan, persentase konsumsi rokok pada anak jumlahnya meningkat dalam 10 tahun terakhir. 

"Tahun 2018 itu naik menjadi 9,1 persen atau sekitar 3,5 juta anak mengkonsumsi rokok. Padahal pada tahun 2013 angkanya masih di 7,2 persen. Ini kan ada kenaikan, dan dulu Presiden minta 2019 itu angkanya menurun, kenyataannya malah naik," jelas Lisda di kantor Ombudsman RI, Kamis. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00