Wali Kota Cimahi: Saya Tidak Disuap

Walikota Cimahi Non-aktif, Ajay M. Priatna (Dok. RRI/IMMANUEL CHRISTIAN)

KBRN, Jakarta: Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna (AJM) menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menerima suap perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda.

"Ini bukan masalah perizinan, saya tidak disuap (soal) perizinan," tegas Ajay kepada wartawan, di Gedung KPK, Sabtu (28/11/2020).

"Yang pasti kejadiannya bahwa temen-temen saya membangun jadi memenangkan tender pembangunan rumah sakit swasta ini," lanjut Ajay.

Perlu diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ajay sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi antirasuah pun menjebloskannya ke Rumah Tahanan Negara.

Dia diterapkan sebagai tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK belum lama ini. Tim KPK juga mengamankan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Kota Cimahi untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah Rp425 juta dibawa ke KPK demi pemeriksaan lebih lanjut.

Namun demikian, Ajay menekankan dirinya sama sekali tidaklah disuap.

"Jadi ini semata-mata ketidaktahuan saya ketika saya. Saya pikir tidak masuk pasal apa-apa karena ini proyek swasta, karena dulunya saya di swasta jadi tidak mungkin di Cimahi suap perizinan (senilai) sampai Rp3.2 miliar itu adalah sisa tagihan pembangunan rumah sakit tersebut, yang sebenarnya Rp 42 Miliar," ucap Ajay.

Sementara, Ketua KPK, Firli menyebut bahwa kasus ini berawal pada tahun 2019, Rumah Sakit Umum Kasih Bunda melakukan pembangunan penambahan gedung, kemudian diajukan permohonan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi.

"Untuk mengurus perijinan pembangunan tersebut, HY selaku pemilik RSU KB bertemu dengan AJM selaku Walikota Cimahi di salah satu Restoran di Bandung," sebut Firli, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Sabtu (28/11/2020).

"Pada pertemuan tersebut AJM di duga meminta sejumlah uang Rp3.2 Miliar yaitu sebesar 10 persen dari nilai RAB yang dikerjakan oleh Subkontraktor pembangunan RSU KB senilai Rp32 Miliar. Penyerahan uang disepakati akan diserahkan secara bertahap oleh CT selaku staf keuangan RSU KB melalui YR selaku orang kepercayaan AJM," lanjut Firli.

Firli menekankan, bahwa untuk menyamarkan adanya pemberian uang kepada AJM tersebut, pihak RSU KB membuat rincian pembayaran dan kuitansi fiktif seolah-olah sebagai pembayaran pekerjaan fisik pembangunan. 

Pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak 5 kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 Miliar dari kesepakatan Rp3.2 Miliar. Pemberian telah dilakukan sejak tanggal 6 Mei 2020 sedangkan pemberian terakhir pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp425 juta. 

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020," tandas Firli.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00