Penambangan Galian C di Kota Padang Melanggar Aturan

KBRN, Padang : Kerusakan yang ditimbulkan akibat aktifitas galian C  tidak sebanding dengan pemasukan  atau retribusi yang diperoleh dari kegiatan tambang.

Namun untuk menghentikan atau melakukan penindakan hukum terhadap tambang yang tidak berizin di Kota Padang itu bukan perkara mudah, sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon  kepada RRI, Sabtu, (21/11/2020).

Untuk melimpahkan kasus tambang galian C ke pengadilan   dibutuhkan pembuktian secara ilmiah. 

Berdasarkan data, DLH Kota Padang sudah memberikan teguran kepada 14 perusahaan, 9 pembekuan izin dan rekomendasi pencabutan izin lingkungan terhadap 5 perusahaan yang  dalam realitanya  mengabaikan kewajiban, sama sekali tidak  melakukan pengelolaan linkgungan.

"Aktifitas galian C di Kota Padang umumnya tidak berizin termasuk galian C di Batang Kuranji.  Dalam ketentuannya,  tambang  galian C hanya boleh dilakukan di daratan lepas, sementara untuk  sungai, sama sekali tidak diperbolehkan karena  melanggar ketentuan," ujarnya kepada RRI.

Namun kondisi tersebut berlangsung berlarut-larut. Masyarakat di lokasi tambang  umumnya menggantungkan kehidupan dari aktifitas tambang. 

Pada periode kepemimpinan Kota Padang sebelumnya, pemerintah sudah berupaya mencarikan solusi tepat, salah satunya dengan membuka peluang usha lain bagi warga sekitar. 

Namun umpan yang diberikan tidak mempan mengalihkan perhatian warga pada bidang kerja yang lain. 

Penghailan yang diperoleh dari galian C dalam kenyataannya jauh lebih menjanjikan sehingga penambangan galian C di sungai-sungai suilt untuk menghentikannya, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00