UU Ciptaker, PKS: Barang Cacat Untuk Rakyat?

Massa aksi dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/11/2020). Mereka menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut pemerintah mencabut undang-undang tersebut. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. .jpg

KBRN, Jakarta: Presiden Jokowi secara resmi telah meneken Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (2/11/2020). Salinan UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman tersebut, sudah resmi diunggah di situs Setneg.go.id , dan dapat diakses publik.

Menanggapi hal tersebut, PKS turut angkat bicara. Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyebut, keputusan Presiden untuk menandatangani Undang-undang, yang kemudian diberi nomor menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 itu, tidak lepas dari unsur gegabah. 

Pasalnya, dalam UU yang sudah terlanjur diteken tersebut, PKS masih menemukan beberapa kejanggalan.

Baca Juga: Yasonna: UU Ciptaker Merupakan Sejarah Hukum Indonesia

“Pasal 6 semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya. Namun, rujukan sebagaimana dimaksud di Pasal 6 tidak ada karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk kemana?,” kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (3/11/2020). 

Salah satu hal kejanggalannya, Pada Pasal 5 berbunyi:

"Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait."

Sedangkan di Pasal 6 berbunyi:

"Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; 

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Baca Juga: Istana: Salah Ketik Ciptaker Hanya Masalah Administrasi

Anggota Komisi VIII itu juga menegaskan, temuan tersebut semakin menguatkan fakta bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah. Penyusunan UU yang dilakukan secara tergesa-gesa, berakibat pada pembentukan produk hukum yang cacat. 

Bukhori pun menyesalkan, bila dalam implimentasinya, regulasi tersebut kemudian berdampak negatif pada kelangsungan hidup rakyat.

“Sebelumnya, Kemensetneg secara sepihak telah mengubah UU yang semestinya sudah tidak boleh diubah karena bukan kewenangannya. Lalu, apa UU ini akan diubah lagi setelah diteken?. Tidak semestinya barang cacat diberikan untuk rakyat, bukan?,” sindirnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00