Eksepsi Djoko Tjandra Ditolak PN Jakarta Timur

(tengah) Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Sirat dan kedua Majelis Hakim Lainnya (Dok RRI/Josua Sihombing)
Sidang Pembacaan Eksepsi Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Dok RRI/Josua Sihombing)

KBRN, Jakarta: Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), hari ini, Selasa (27/10/2020), kembali menggelar sidang kasus pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra (DjokTjan).

Sidang kali ini, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh majelis hakim terkait nota keberatan yang disampaikan DjokTjan. Dalam persidangan itu, Ketua Majelis Hakim, Muhammad Sirat menyatakan, pihaknya menolak eksepsi tersebut.

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara eksepsi terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra," kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Sirat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (27/10/2020).

Dengan telah memutuskan menolak eksepsi itu, Muhammad Sirat juga menyebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat kembali melakukan pemeriksaan kasus pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra.

"Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Djoko Soegiarto Tjandra," ujarnya lagi.

Alasan penolakan itu dijelaskan Muhammad Sirat, yakni didalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan penolakan yang diajukan Djoko Tjandra dengan dalil kesalahan penulisan nama itu tidak beralasan.

Hakim juga menjelaskan, DjokTjan didalam dakwaannya tidak membantah akan nama lengkap yang tertulis dalam dakwaan.

Tidak hanya itu, Djoko Tjandra bahkan juga dinyatakan tidak mempermasalahkan penggunaan 'bin' dibelakang namanya pada sidang pembacaan dakwaan.

Dengan pertimbangan itu, majelis hakim menuturkan bahwa penulisan 'bin' tidak berhubungan dengan status agama terdakwa, namun justru berkaitan dengan hubungan kepada orang tua Djoko Tjandra.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan eksepsi yang diajukan Djoko Tjandra terkait kesalahan nama tidak beralasan. Hakim juga menilai Djoko Tjandra dalam dakwaanya tidak membantah nama lengkapnya yang tertulis dalam dakwaan.

Djoko Tjandra juga diketahui mempermasalahkan bin di belakang namanya dalam dakwaan. Dalam pertimbanganya, hakim menyebut penulisan bin tidak berhubungan dengan agama terdakwa, melainkan memastikan hubungan dengan orang tua.

"Dalil-dalil bahwa dalam eksepsi terdakwa tidak membantah nama diri sendiri. Penulisan bin tidak dihubungkan dengan agama, namun hubungan antara nama anak laki-laki dengan orang tua. Sehingga tidak terjadi error personal. Sehingga eksepsi ini tidak beralasan untuk hukum," jelas Muhammad Sirat.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada majelis hakim, untuk menolak eksepsi Djoko Tjandra dalam perkara surat jalan palsu, dan melanjutkan sidang ke agenda pemeriksaan perkara.

"Kami jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini dalam putusan selanya menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Menerima dakwaan jaksa penuntut umum dan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa," ujar jaksa penuntut umum Yeni Trimulyani dalam persidangan, Jumat (23/10) silam.

Djoko Tjandra yang saat itu berstatuskan terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Pada kasus pemalsuan surat jalan, Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan pengacaranya yakni Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan perwira tinggi Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra didakwa bersama-sama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Djoko Tjandra saat itu berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah jadi buron sejak 2009.

Untuk Djoko Tjandra dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, didakwa telah melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementata untuk Prasetijo didakwa melanggar tiga pasal, yakni Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1, Pasal 426 ayat 2 KUHP jo Pasal 64 KUHP ayat 1, dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00