Tiga Tersangka Mantan DPRD Jambi Segera Disidangkan

Berkas perkara tersangka mantan Anggota DPRD Jambi hari ini dinyatakan lengkap (P21).

KBRN, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan, Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan, pihaknya telah melaksanakan penyerahan berkas perkara tahap kedua atas nama 3 orang tersangka dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Ketiga tersangka tersebut, sebelumnya diketahui merupakan mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi. Mereka diduga terlibat dalam kasus perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018.

“Penyidik KPK hari ini telah melaksanakan tahap II (Penyerahan 3 tersangka dan barang bukti) Tersangka /Terdakwa kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK. Sebelumnya berkas perkara para terdangka telah dinyatakan lengkap atau P21,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020). 

Baca Juga: Proyek Fiktif Waskita, KPK Panggil Anggota DPR

“Penahanan para terdakwa menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung mulai 27 Oktober 2020 s/d 15 November 2020,” jelasnya.

Ketiga tersangka/terdakwa itu adalah Tadjuddin Hasan ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Cekman ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan Parlagutan Nasution ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. 

“Dalam waktu 14 hari,JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Selama proses penyidikan telah diperiksa sebanyak 79 saksi, diantaranya Zumi Zola mantan Gubernur Jambi,” terangnya. 

KPK sebelumnya juga telah menetapkan tiga mantan pimpinan DPRD Jambi sebagai tersangka, yaitu mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

KPK juga telah melimpahkan barang bukti dan tiga tersangka tersebut ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Baca Juga: Kasus e-KTP KPK Periksa Chairuman Harahap

Hingga saat ini, KPK elah menetapkan sebanyak 18 orang sebagai tersangka, sedangkan 12 tersangka diantaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Perkara tersebut diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktek uang "ketok palu" tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga telah melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut. Unsur mantan Pimpinan DPRD Jambi tesebut diduga telah meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600juta per orang.

Para Pimpinan fraksi dan komisi DPRD Provinsi Jambi diduga telah mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang pembahasan persetujuan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi. 

Tersangka menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta, hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta atau Rp200 juta.

Mantan Anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta per orang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00