Kecewa, Pengacara Heru Hidayat Petimbangkan Ajukan Banding

KBRN, Jakarta: Tim Pengacara Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Soesilo Aribowo mengaku tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap kliennya.

"Mungkin kami akan berkoordinasi dengan klien, mungkin segera menyatakan banding terhadap putusan itu, tentu kita akan ketemu pak Heru dulu, karena tadi kita nggak sempat ketemu tapi hanya online saja," kata Soesilo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/10/2020).

Pertimbangan itu didasarkan atas kekecewaan. Sebab menurut dia, hampir 90 persen perkara Jiwasraya menyangkut pasar modal.

"Memang kami kecewa, karena putusan itu saya lihat pertimbangan-pertimbangannya tidak detail dan matang. Tadi juga dinyatakan hampir 90 persen persoalannya persoalan pasar modal, ada insider trading, ada manipulasi pasar," jelasnya.

Lebih lanjut Soesilo menekankan, kasus yang menjerat kliennya merupakan pasar modal, bukan perkara tindak pidana korupsi. Dia pun menyebut, Undang-Undang Nomor 14 tentang Pasar Modal tidak bisa dielaborasi dengan SEMA Nomor 7.

"Karena sepanjang Undang-Undang pasar modal tidak mengatur itu merupakan tindak pidana korupsi tidak bisa dikorupsikan, tapi tetap UU pasar modal," tandas Soesilo.

Menurut Soesilo, kerugian PT Asuransi Jiwasraya hanya berdasar pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia pun mengaku tidak memahami dan sulit menerima putusan hakim.

"Kita tentu tidak puas dan merasa kecewa," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kasus Jiwasraya, Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor memvonis Heru Hidayat dengan hukuman penjara seumur.

Heru Hidayat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bukan hanya itu, hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Heru uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10.72 triliun. Adapun jika Heru tidak membayar uang pengganti sebulan setelah putusan, maka harta benda disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Hukuman itu dijatuhkan karena Heru dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Ada hal-hal yang dinilai hakim memberatkan Heru. Diantaranya tindak pidana korupsi terorganisir dengan baik, sehingga sangat sulit mengungkap perbuatannya. Selain itu, Heru juga dinilai sudah menggunakan nominee dan menggunakan hasil korupsi untuk berjudi.

Hal yang memberatkan Heru lainnya hakim yakni perbuatannya telah mengakibatkan nasabah Asuransi Jiwasraya tidak bisa menerima manfaat yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, dan menggunakan pengetahuannya dan merusak dunia pasar modal, serta tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. (Foto Heru Hidayat: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00