Alasan Nurhadi Tidak Ajukan Eksepsi Versi Pengacara

Eks sekertaris MA, Nurhadi

KBRN, Jakarta: Tim pengacara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrahman, Maqdir Ismail mengungkapkan alasan kliennya tidak ingin mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK. 

Menurut Maqdir, kliennya ingin lebih cepat membuktikan ketidakbenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya kami cuma ingin cepat proses pembuktiannya untuk membuktikan benar tidaknya dakwaan itu, karena andai kata kita bikin eksepsi bisa tertunda 3 minggu lagi oleh pemeriksaan saksi, karena Hakim ingin pemeriksaan saksi cepat seminggu dua kali juga dan kami setuju, itu aja alasannya,” kata Maqdir saat dimintai konfirmasi oleh RRI, Jumat (23/10/2020).

Maqdir juga menjelaskan bahwa seperti dalam dakwaan pertama JPU terkait suap Rp45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto, menurutnya suap terkait pengurusan perkara PK (Peninjauan Kembali) itu tidak mungkin terjadi dan tidak benar.

"Ketidakbenaran pertama, dari sisi angka yang suap saja tidak mungkin. Penggunaan uang dalam bentuk pecahan seperti yang didakwakan tidak masuk diakal. Tidak mungkin akan ada hitungan seperti ini," katanya.

Lebih lanjut Maqdir menilai, kejanggalan lainnya ialah Hiendra Soenjoto sebagai seorang didakwa 'pemberi suap' belum pernah diperiksa oleh penyidik, karena masih menjadi buron. Selain itu, kliennya di MA bukanlah pihak yang berwenang memutus perkara.

"Karena dia bukan Hakim dan bukan juga Panitera perkara yang mengurus perkara. Penerimaan uang yang disebut sebagai suap tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh Pak Nurhadi," tegasnya.

Dengan demikian, kata Maqdir, dugaan suap yang dituliskan dalam dakwaan hanyalah asumsi dan pendapat Jaksa yang tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasarkan bukti. 

Maqdir menambahkan, hal yang tidak kalah penting untuk diketahui bahwa  penerimaan uang oleh Rezky dari Hiendra, terjadi setelah PK perkaranya Hiendra diputus dan dikalahkan oleh MA.

"Jadi tidak masuk diakal kalau dikatakan Hiendra menyuap perkara yang sudah diputus kalah, " ujarnya.

Dengan adanya dakwaan kedua terkait gratifikasi, menurut Maqdir ada ketidaksinkronan keterangan saksi dan dakwaan penuntut umum.

Ia mencontohkan, dalam dakwaan  Nurhadi disebut menerima uang sebasar Rp2.4 miliar dari Handoko Sutjitro, melalui Rezky Herbiyono  dalam pengurusan perkara Perdata di PN Surabaya. Akan tetapi menurut keterangan Handoko Sutjitro, transaksi antara dia dengan Rezky Heriyono karena ada jual beli mobil.

"Dari apa yang dikemukan di atas jelas bahwa dakwaan terhadap Pak Nurhadi ini telah disusun tidak berdasarkan fakta berdasarkan keterangan saksi. Dakwaan ini terlalu dipaksakan, " kata Maqdir.

Untuk diketahui dalam sidang dakwaan kemarin, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono didakwa menerima suap Rp45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Tidak hanya suap, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. 

Jadi total yang didakwakan JPU KPK dalam sidang dakwaan kemarin total yang suap yang diterima Nurhadi dan menantunya Rezky sebesar Rp83 miliar. (Foto: Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00