Omnibus Law, Setneg Minta Hapus Pasal Soal Migas

Foto: Aksi masa penolakan UU Ciptaker (Istimewa)

KBRN, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara dikabarkan mengajukan perbaikan dalam naskah Undang Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi seharusnya dihapus dari Undang Undang Cipta Kerja itu.

“Itu benar, kebetulan Setneg yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: UU Ciptaker, Janji Partai Demokrat Rangkul Buruh

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah berkeinginan mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi, keinginan tersebut tidak disetujui oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja.

Namun dalam naskah yang tertulis, pasal tersebut masih ada dalam draf UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman dikirim oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Baleg, kata Supratman, juga telah memastikan pasal tersebut seharusnya dihapus.

“Itu benar seharusnya tidak ada, karena seharusnya dihapus. Karena kembali ke undang-undang eksisting, jadi tidak ada di UU Cipta Kerja,” ujar Supratman.

Kendati demikian, kata ia, perubahan itu sama sekali tak mengubah substansi telah disetujui di tingkat Panja. Termasuk dihapusnya Pasal 46 UU 22/2001, sebab di tingkat Panja hal itu memang seharusnya dihapus. 

“Jadi, itu kan soal penempatan saja dan koreksi, tidak mengubah isi sama sekali,” tegas Supratman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00