Dugaan TPPU Nurhadi Ditangani Khusus

Deputi Penindakan KPK Karyoto (duduk kiri) saat konferensi pers (Eko Sulestyono)

KBRN, Jakarta: Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi masih ditangani KPK. Bahkan, Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menyatakan, bakal berhati-hati dan mempelajari perkara itu.

Menurut Karyoto, pihaknya belajar dari pengalaman sebelumnya, yaitu pada saat KPK mengembangkan kasus perkara dugaan pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW alias Wawan). Wawan diketahui merupakan adik kandung Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Provinsi Banten. 

"Pak Nawawi (Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango) pernah menyampaikan kemungkinan ada TPPU, nah ini kan baru dikumpulkan karena kita belajar dari kasus TCW (Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan), intinya kita harus hati-hati terhadap pengenaan pasal TPPU (dalam kasus Nurhadi),” kata Karyoto di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Karyoto menjelaskan, jika nantinya penyidik KPK dapat membuktikan unsur tindak pidana asal (predicate crime) maka menurut Karyoto tidak menutup kemungkinan kasus Nurhadi dinaikkan lagi dengan penerapan pasal pencucian uang. 

KPK sebelumnya diberitakan telah menyita beberapa aset seperti lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut), sebelah vila di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) dan belasan kendaraan lainnya. 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebagai tersangka gratifikasi. Itu, terkait dengan perkara di MA tahun 2011-2016.

Nurhadi dan menantunya didakwa menerima suap Rp45.726 miliar dari Hiendra terkait pengurusan dua gugatan hukum.

Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp37.287 miliar periode 2014-2017.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00