Gugatan Surpres RUU Ciptaker Ditolak, LBH Curiga

Foto; Buruh Melakukan Aksi Penolakan UU Ciptaker (Istimewa)

KBRN, Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo ke DPR terkait pengajuan pembahasan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.

Pengacara publik LBH Jakarta Charlie Albajili tergabung dalam Tim Advokasi Penggugat mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dari putusan hakim. Pertama, kata Charlie, putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

"Petikan amar putusan hanya dicantumkan pada sistem e-court PTUN Jakarta tanpa melampirkan salinan putusanHingga kini, para penggugat tidak dapat mengetahui putusan utuh dari PTUN Jakarta serta pertimbangannya," kata Charlie dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2020).

Kejanggalan kedua, lanjut dia, para penggugat tidak mendapat salinan putusan saat tanggal pembacaan putusan.

"Hal ini sangat merugikan para penggugat, sebab tidak dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan," kata Charlie.

Selain itu, tim advokasi juga mencatat bahwa para penggugat dalam pendaftaran gugatan diwajibkan menggunakan sistem administrasi perkara e-court tanpa dasar hukum jelas.

"Padahal, saat itu kami, para penggugat sudah datang langsung untuk mendaftar secara konvensional," terang dia.

Menurut Charlie, jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2019 maupun Surat Edaran MA 1/2020 tidak ada ketentuan mewajibkan pendaftaran gugatan dengan e-court meski dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, kata dia, penggunaan sistem e-court bahkan hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak.

"Kejanggalan lainnya, majelis hakim tak kunjung memberikan keputusan permohonan penundaan berlakunya Surpres hingga putusan akhir. Padahal, kami juga mengajukan permohonan penundaan berlakunya Surpres sebelum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap," kata dia.

Hakim, menuurut dia, seharusnya dapat memberikan keputusan penundaan tersebut sejak pemeriksaan dan sebelum pembuktian. Tapi, saat ini meski telah diminta berkali-kali, majelis hakim terus berdalih akan mempertimbangkannya.

"Menurut para penggugat, majelis hakim PTUN Jakarta dapat mencegah pembahasan ugal-ugalan RUU Cipta Kerja di DPR RI dengan penundaan tersebut, namun tidak dilakukan," kata ia..

Selain itu, Charlie mengatakan dalam proses persidangan, Presiden RI selaku tergugat menghadirkan ahli administrasi negara, Yos Johan Utama juga Rektor Undip. Para penggugat menyatakan keberatan dengan hal tersebut, karena Yos masuk Satgas Omnibus Law dibentuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Keterlibatan tersebut dinilai membuktikan konflik kepentingan ahli dalam memberikan keterangan obyektif atas keahliannya. Namun, saat itu majelis hakim menolak keberatan dan mengizinkan ahli memberikan keterangan.

Terakhir, tim advokasi juga menilai majelis hakim dan tergugat. Di awal persidangan, tergugat meminta penundaan sidang hingga dua pekan dengan alasan Presiden Joko Widodo belum memberikan surat kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara.

Selain itu, beberapa keputusan penundaan sidang melalui e-court bahkan telah diputuskan hakim tanpa memberikan kesempatan penggugat menyampaikan tanggapan dan keberatan. Kalender persidangan disepakati para pihak pun pernah dikesampingkan.

Lebih lanjut, bagi Tim Advokasi, fakta bahwa pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan sebelum putusan diberikan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim.

"Pasalnya, jika UU telah disahkan, maka telah muncul kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji proses penerbitan suatu UU dan dengan mudah hakim PTUN dapat menolak memeriksa gugatan atas dasar tersebut," ujar Charlie.

Dalam situs sipp.ptun-jakarta.go.id, perkara tersebut diadili oleh Sutiyono selaku Hakim Ketua serta dua hakim anggota yakni Nelvy Christin dan Enrico Simanjuntak. Adapun sidang putusan digelar Senin (19/10) lalu.

"Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusannya.

Surpres Jokowi mengenai pengajuan pembahasan RUU Cipta Kerja sebelumnya digugat oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 30 April 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00