BPN Tidak Profesional, Reformasi Agraria Terancam Gagal

KBRN Jakarta: Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertifikat atas kepemilikan tanah merupakan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi. Pemerintah menargetkan 2025 sebanyak 126 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi bisa rampung.

Pengamat Hukum Dr Putra Kaban menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo ini pada pelaksanaannya banyak terkendala, khususnya oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat kabupaten/kota.

"Kebijakan Presiden Joko widodo ini terkendala oleh petugas BPN yang lamban dalam memberikan pelayanan pembuatan sertifikat tanah kepada masyarakat. Bahkan, banyak masyarakat yang mengajukan sertifikasi tanah hingga pengurusan tersebut belum juga selesai," ungkapnya di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Dijelaskan Kaban, salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus sertifikasi tanah adalah pengurusan yang berbelit-belit serta rentan terjadinya gratifikasi dan korupsi dalam kepengurusan sertifikat tanah.

"Bapak Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Namun, instruksi ini tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan tidak jarang terjadi pelanggaran hukum berupa gratifikasi dan korupsi," terangnya. 

Lebih lanjut Kaban menegaskan, kalau masih ada pungutan liar dan Korupsi dalam kepengurusan sertifikat tanah, dirinya khawatir target pemerintah dalam melakukan sertifikasi tanah tidak akan tercapai.

"Apakah target ratusan juta sertifikat tersebut bisa tercapai? Saya pesimis program Nasional prorakyat yang sangat bagus ini tidak tercapai, enggak jalan, bahkan  reformasi agraria ini gagal," katanya. 

Putra Kaban menyarankan untuk melakukan evaluasi terhadap Program Nasional Sertifikasi Tanah, agar keinginan pemerintah menargetkan 126 juta sertifikasi  tanah dapat tercapai.

"Perlu Pak Jokowi beserta jajarannya untuk mengevaluasi, apakah memang pemberian sertifikat tanah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau perlu Presiden harus membuat Tromol Pos agar masyarakat dapat menyampai keluhannya kepada Presiden melalui KSP Kantor Sekretariat Presiden," ucapnya.

Putra Kaban menyebut manfaat pemberian Prona kepada masyarakat itu banyak, apalagi dalam kondisi Covid-19.

"Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah terlindungi dari masalah hukum, termasuk ketika harus menghadapi pihak yang lebih kuat yang ingin menyerobot dan menguasai tanah mereka secara semena-mena," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00