Tersangka Wali Kota Dumai, KPK Periksa Saksi

Tersangka Zulkifli Adnan Singkah (kemeja hitam) Wali Kota Dumai (Riau)

KBRN, Jakarta: Telusuri kasus dugaan tindak pidana koruspsi suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 2 orang saksi. 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, keduanya diperiksa atas kasu yang menjerat tersangka Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah.

“Yang bersangkutan (2 orang) akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ZAS (Zulkifli Adnan Singkah/Wali Kota Dumai)," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10/2020). 

Ali menjelaskan, kedua saksi yang akan diperiksa tersebut masing-masing adalah Aleksius Lelotery pihak swasta dan Veenaben Bhagwandas Lalwani juga dari pihak swasta.

Sementara itu sebelumnya, penyidik KPK telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam 2 perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi sejak 3 Mei 2019. 

Tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

KPK menduga, Zulkifli juga menerima sejumlah gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan sejumlah fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. 

Zulkifli disangkakan telah melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Zulkifli juga disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (Foto: Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00