Enam Tersangka Kasus Zumi Zola Kembali Ditahan

Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola saat masih ditahan KPK (Antara)

KBRN, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihakmya kembali memperpanjang penahanan 6 (enam) orang tersangka.

Para tersangka itu terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2017 hingga 2018.

“Penyidik KPK melaksanakan penahanan lanjutan untuk (6 orang) tersangka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jambi yang kedua selama 30 hari," kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/9/2020). 

Sementara itu, 3 (tiga) orang tersangka masing-masing, mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019, AR Syahbandar (ARS) mantan dan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014 hingga 2019 Chumaidi Zaidi (CZ), dimulai perpanjangan penahanan dari 21 September 2020 sampai 20 Oktober 2020.

Sedangkan perpanjangan penahanan untuk 2 (dua) tersangka berikutnya, masing-masing mantan Anggota DPRD Jambi 2014 hingga 2019, Parlagutan Nasution (PN), dan Tadjudin Hasan (TH), dilakukan sejak 28 September 2020 sampai 27 Oktober 2020.

Seorang tersangka lainnya, yaitu mantan Anggota DPRD Jambi 2014-2019 Cekman (CM), diperpanjang penahananmya sejak 3 Oktober 2020 sampai 1 November 2020.

Keenam tersangka tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 

Dalam kasus ini, penyidik KPK sedikitnya telah menetapkan sebanyak 18 orang tersangka. Sebanyak 12 di antaranya telah diproses hingga persidangan yang terdiri dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zolan, mantan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD dan sejumlah pihak terkait lainnya. 

Sementara itu, kasus perkara ini diungkap KPK saat melakukan kegiatan penindakan di lapangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 28 November 2017 di sejumlah lokasi di Jambi. 

KPK kemudian berhasil mengungkap praktik uang ketok palu untuk pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2018.

KPK juga menemukan bukti praktik uang ketok palu itu sudah terjadi sejak pengesahan RAPBD TA 2017 silam.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00