Tanah Milik Tersangka Taufiqurrahman Disita

Tersangka Taufiqurrahman mantan Bupati Nganjuk ditahan KPK (Antara)

KBRN, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah memyita sebidang tanah seluas 0.8 hektare, milik tersangka Taufiqurrahman (TFR), mantan Bupati Nganjuk, Jawa Timur (Jatim).

Menurut Ali, penyitaan tersebut terkait pengembangan penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) Taufiqurrahman. KPK telah menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka TPPU pada 8 Januari 2018.

Padahal Taufiqurrahman sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

“Dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan (sebidang tanah) berdasarkan izin dari Dewas (Dewan Pegawas) KPK serta dilakukan pemasangan pelang (tanda) sita," kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/9/2020). 

Dirinya menjelaskan, sebelumnya penyidik KPK dalam rentang waktu 23 Sepetember 2020 hingga  27 September 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam penyidikan TPPU tersangka Taufiqurrahman.

Ali mengatakan, sejumlah pihak yang diperiksa itu di antaranya adalah pemilik tanah dan perangkat desa setempat terkait dugaan kepemilikan aset tanah tersangka Taufiqurrahman seluas 0.8 hektare (dari total luas tanah 3.3 hektare) di Desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. 

Sementara itu, dalam pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Taufiqurrahman.

Salah satunya adalah terkait “commitment fee” dari  proyek, perizinan dan promosi atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk periode 2013 hingga 2017 yang diperkirakan sekitar Rp5 miliar.

KPK menduga, Taufiqurrahman telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, uang tunai dan aset apapun dalam bentuk lainnya.

Taufiqurrahman disangkakan telah melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00