Suap di MA, Sekretaris Pengadilan Agama Diperiksa

Eks sekertaris MA, Nurhadi

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, memanggil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan, Hilman Lubis dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Hilman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD) yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Yang bersangkutan (Hilman Lubis) di agendakan sebagai saksi untuk tersangka NHD( Nurhadi )," kata Ali kepada wartawan, Jumat (25/9/2020).

Tidak hanya Hilman, KPK juga memanggil seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai saksi yaitu Jumadi dan seorang pensiunan perkebunan PTPN X yaitu Maskan Prabowo.

Namun demikian, belum diketahui secara pasti tujuan penyidik memeriksa tiga orang ini yang dalam kapasitasnya menjadi saksi.

Pada tanggal 16 Desember 2019 lalu, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Selain Nurhadi, menantunya, Rezky Herbiyono (RHE) juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. Adapun tersangka pemberi suap yakni Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal.

Nurhadi dan Rezky disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b subsider Pasal 5 Ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b subsider Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Nurhadi juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK, yaitu penerimaan suap sejumlah Rp150 juta dan USD50 ribu terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Uang yang diberikan Nurhadi ke Edy berasal dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro.

Dana tersebut diberikan agar aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) ditunda, dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL). (Foto: Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00