Skandal Djoko Tjandra Dipelajari KPK, Kapan Eksekusi?

Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).(Dok.Antara Foto/Muhammad Adimaja/aww.)

KBRN, Jakarta: Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengatakan, data atau informasi kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) skandal Djoko Soegiarto Tjandra mulai dipelajari.

Menurut Karyoto, informasi diperoleh KPK itu berasal dari masyarakat dan aparat penegak hukum yang lain. Salah satu informasi yang dimaksud KPK berasal dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

“Tim kami yang diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan supervisi masih dalam tahap pengumpulan informasi-informasi. Baik yang diberikan oleh masyarakat maupun tim kami yang koordinasi dengan Bareskrim, pun kejaksaan. Informasi-informasi ini memang sedang intens kami olah," kata Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2020).

Tapi, kata Karyoto, KPK  hingga saat ini belum memulai proses penyelidikan kasus itu.

“Saya perlu sampaikan bahwa kami (KPK) belum tahap lidik (penyelidikan), kami baru sebatas pengumpulan informasi-informasi," ucap Karyoto.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya mengatakan, pihakmya siap menyelidiki bukti percakapan perihal istilah 'Bapakku- Bapakmu”.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator MAKI Boyamin Saiman telah mendatangi KPK dan menyerahkan sejumlah bukti tambahan dalam kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM).

Menurut Nawawi, penyelidikan itu bisa dilakukan oleh KPK karena kasus Pinangki sudah dilimpahkan ke persidangan. Dirinya mengatakan, hal itu bisa dilakukan karena berkas jaksa Pinangki telah dilimpahkan ke persidangan.

”Maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang memang didukung bukti yang cukup untuk itu," kata Nawawi Pomolango. 

Nawawi menjelaskan, hal itu bisa dilakukan KPK karena mengacu pada Pasal 10A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019. Dalam pasal itu, KPK bisa menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak diusut oleh penegak hukum yang lain.

MAKI telah menyerahkan sejumlah bukti tambahan terkait perkara Djoko Tjandra ke KPK. Salah satunya, adalah terkait istilah 'bapakmu-bapakku' dalam rencana pengurusan fatwa MA oleh pengacara Anita Dewi Kolopaking (ADK) dan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00