Kurangi Hukuman Koruptor, KPK Protes Putusan MA

Terpidana Musa Zainuddin (rompi oranye)

KBRN, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprotes keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengurangan atau pemotongan hukuman terpidana Musa Zainuddin. Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan mantan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Dalam persidangan sebelumnya, Musa terbukti menerima suap atau gratifiaksi terkait pembangunan jalan Taniwel-Saleman senilai Rp56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku Rp52 miliar Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Kami (KPK) menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA ditingkat upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dikabulkan Majelis Hakim," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ali menjelaskan, menurut catatan KPK, ada sekitar 20 perkara yang ditangani komisi anti rasuah sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong atau dikurangi. Ali berharap fenomena pemotongan hukuman pelaku koruptor khususnya yang ditangani KPK tidak akan terjadi lagi.

“Kami (KPK) mencatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong. Sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan," jelasnya.

Ali mengaku khawatir, jika fenomena pemotongan atau pengurangan masa hukuman bagi para koruptor tersebut terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Selain itu, efek jera yang diharapkan dari para pelaku korupsi tidak akan membuahkan hasil. Ini akan semakin memperparah berkembangnya pelaku korupsi di Indonesia," jelasnya. 

“KPK mendorong MA segera mengimplementasikan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan. Termasuk pedoman tersebut tentu mengikat pula berlakunya bagi majelis hakim tingkat PK," katanya.

Sementara itu dalam kasus Musa Zainuddin, sebelumnya Ketua Majelis Hakim saat itu menyatakan Musa terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. Kemudian, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan pengajuan PK (Peninjauan Kembali) Musa Zainuddin.

Musa Zainuddin kemudian divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan di PN Tipikor Jakarta pada 2017. Mahkamah Agung (MA) kemudian memutus mengurangi  atau memotong hukuman Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. (Foto: Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00