Kasus Korupsi RTH Bandung, 8 Saksi Diperiksa

Tersangka kasus dugaan korupsi RTH Kota Bandung Dadang Suganda ditahan KPK

KBRN, Jakarta: Sebanyak 8 orang saksi terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2013 telah diperiksa penyidik  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Pemeriksaan (8 orang saksi) untuk tersangka DS (Dadang Suganda) dilakukaan di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, Jalan Jendral Ahmad Yani No.282, Kota Bandung, Jawa Barat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/9/2020). 

Ali menjelaskan, kedelapan (8) saksi yang diperiksa itu masing-masing adalah Merdi Hajiji swasta, Asep Barlian wiraswasta, Sapdi petani, Suryono Brawijaya wiraswasta. Kemudian saksi Anisa Ismalia Fitri swasta, RA Mariana dosen, Ruhmat buruh dan Asep Supriatna (PNS/ASN).

Hingga saat ini, untuk sementara belum ada penjelasan lebih detail dari KPK terkait apa saja materi pertanyaan yang disampaikan penyidik terhadap masing-masing saksi yang dipanggil dalam rangka menjalani pemeriksaan hari ini. 

Sebelumnya, penyidik  KPK telah menetapkan Dadang sebagai tersangka sejak 21 November 2019. Dadang diduga berperan sebagai makelar tanah yang membeli sejumlah lahan milik masyarakat yang akan dijadikan RTH di Kota Bandung.

Pemkot Bandung dalam pelaksanaannya ternyata tidak membeli langsung lahan tersebut dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan jasa.makelar. 

Sejumlah pihak lain yang menjadi makelar tanah adalah mantan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 hingga 2014 diantaranya adalah Kadar Slamet.

Dalam proses pengadaan tanah RTH Bandung dengan perantaraan Dadang itu dilakukan karena yang bersangkutan mempunyai kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah (Sekda ) Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi kini telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung. 

Edi saat itu memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

KPK menduga bahwa Dadang melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat.

Pemkot Bandung kemudian membayarkan Rp 43,65 miliar pada Dadang setelah tanah tersedia. Ternyata Dadang hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik tanah. 

KPK menyakini Dadang Suganda diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi dengan keuntungan mencapai Rp 30  miliar.

Sebagian uang itu atau sekitar  Rp 10  miliar diantaranya telah diberikan pada Edi  yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam persidangan kasus perkara Bantuan Sosial (Bansos) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung.

KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang sebagai barang bukti dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) RTH Kota Bandung.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00