Surat Perintah Penyidikan Kasus DLH Diterbitkan

KBRN, Purbalingga: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purbalingga melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga.

Total anggaran diselewengkan sekitar Rp600 juta rupiah dari dua item, yakni iuran retribusi sampah dan dana bahan bakar truk pengangkut sampah.

“Sudah saya tandatangani surat perintah penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di DLH Purbalingga atas pengelolaan anggaran tahun 2017 dan 2018,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Lalu Saefudin dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).

Lalu menyatakan, telah meminta keterangan terhadap sebanyak 35 orang yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran di DLH Purbalingga.

“Hingga saat ini belum ada tersangka. Kami diberi waktu maksimal dua bulan untuk menangani kasus ini. Jika sudah ada tersangka nanti kami sampaikan ke media,” ujar Lalu.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Purbalingga Meyer Volmar Simanjuntak menambahkan, jumlah kerugian negara akibat kasus tersebut berpotensi naik karena penghitungan belum selesai.

“Kerugian baru bisa diketahui setelah tim auditor selesai menghitung. Rp600 juta itu perhitungan kami. Tapi kan kami bukan ahli menghitung, jadi tunggu hasil dari tim auditor,” terangnya.

Dikatakan, kasus ini terkuak berkat adanya laporan dari masyarakat. Semenara itu, ketika ditanya terkait pihak mana saja terlibat, Meyer menyebut dari level pelaksana sampai penanggung jawab anggaran akan diperiksa.

“Apakah terlibat semuanya atau hanya dari middle ke bawah nanti ditentukan saat penyidikan. Kami minta bantuan rekan-rekan media untuk ikut mengawal. Tadi beliau (Kajari Purballingga) sempat menjanjikan bulan depan mungkin kami ungkap kasus dari dinas lain, mungkin lebih besar dari yang ini,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00