Kasus Mantan Bupati Mojokerto, Tiga Saksi Diperiksa

KBRN, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi terkait penanganan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan tersangka Mustafa Kemal Pasha, mantan Bupati Mojokerto, Jawa Timur (Jatim). 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ketiga saksi tersebut adalah Maharani seorang PPAT (Notaris), kemudian saksi Ade Norfian Putra penyedia kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) dan saksi Fitri Hasanah pegawai Legal BPD Cabang Sekayu.

“Ketiga saksi akan diperiksa untuk tersangka MKP (Mustafa Kemal Pasha) di Mapolresta Palembang, Jalan Gubernur H Bastari No 8, Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2020). 

KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan milik tersangka Mustafa. KPK menduga, tanah itu dibeli Pasha pada 2015, kemudian selanjutnya dilakukan pembangunan sarana dan prasarana sepertj asrama, kantor, pagar dan fasilitas di dalamnya.

Pembangunan itu diduga untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha AMP-Hotmix PT Musi Karya Perkasa yang mengerjakan proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2015.

Sementara itu sebelumnya, penyidik KPK telah mengumumkan Mustafa Kemal Pasha sebagai tersangka kasus perkara dugaan TPPU sejak 18 Desember 2018. KPK menduga bahwa penerimaan gratifikasi diperkiarakan mencapai Rp34 miliar.

Tersangka Mustafa disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Mustafa diduga telah menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4.2 miliar, kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda 2 (motor) sebanyak 2 unit atas nama pihak lain dan jetski sebanyak 5 unit.

Mustafa diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi atau suap itu kepada KPK sebagaimana diatur di pasal 16 UU Nomor 30/2002 tentang KPK dan pasal 12 C UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00