Berkas Perkara Jaksa Pinangki P21

Tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari (rompi pink).(Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung RI, yakni Febrie Adriansyah menyatakan, bakal mendorong kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari segera dipersidangkan.

Pinangki diduga menerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang dari tersangka Djoko Tjandra.

“Berkas kasus sudah lengkap dan dinyatakan P-21,” kata Febrie kepada wartawan di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/9/2020) malam.

Dia menjelaskan, sejumlah pasal dari penyidikan yang disorongkan ke penuntutan dan tetap harus melekat.

Baca juga: Diperiksa, Pinangki Ditanya Soal Seseorang Berinisial "DK"

“Terutama, terkait permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 15 UU Tipikor, dan sejumlah pasal dalam pencucian uang (TPPU). Nanti, biar dari penuntutanlah yang menjelaskan pasalnya apa saja. Yang pasti, Pasal 15 itu tetap, dan TPPU,” kata Febrie.

Namun, dia mengatakan tersangka Jaksa Pinangki tidak dijerat Pasal 6 Undang Undang Tipikor, terkait dengan penyuapan terhadap hakim yang semula direncanakan bakal dimasukkan dalam jeratan hukum.

Baca juga: Djoko Tjandra Diperiksa Selama 4 Jam

“Pasal 6, enggak jadi,” terang Febrie.

Febrie juga men mengatakan, penggunaan pasal penyuapan terhadap hakim, masih terbuka untuk menjerat tersangka Andi Irfan.

Kasubdit Penuntutan JAM Pidsus Bimo Suprayoga mengatakan, timnya memang sudah menerima berkas penyidikan tersangka Pinangki.

“Iya, sudah kita terima. Tetapi, masih kita pelajari sebelum kita limpahkan ke pengadilan,” kata dia Bimo di Gedung Pidsus, Senin (14/9/2020) malam.

Bimo mengatakan, tidaka mau berspekulasi kapan rencana timnya bakal mendafatrakan kasus tersebut ke pengadilan.

“Kita masih siapkan dulu. Nanti, kalau sudah siap, pasti kita umumkan,” kata Bimo.

Terkait dengan penggunaan pasal untuk menjerat tersangka Pinangki, Bimo mengaku tidak hafal.

“Tetapi, jika mengacu penyidikan, penerapan pasal saat ditetapkan tersangka, tidak bakal jauh beda dari yang akan digunakan saat pendakwaan di persidangan. Sama sepertinya seperti yang pernah disampaikan,” kata Bimo.

Jika mengacu saat penetapan tersangka, penyidik menjerat Pinangki dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 a atau b, dan Pasal 15, serta tambahan TPPU.

Hasil penyidikan di JAM Pidsus, tersangka jaksa Pinangki dituduh menerima uang US$500 ribu, atau setara Rp7.5 miliar dari terpidana sekaligus tersangka Djoko Tjandra.

Uang tersebut diduga diberikan lewat perantara tersangka Andi Irfan. Uang itu juga diduga sebagai panjar pengurusan fatwa Mahamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra.

Baca juga: Pinangki Diperiksa Untuk Kelima Kalinya di Kejagung

Djoko Tjandra adalah terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali 1999. Dalam kasus tersebut, negara dirugikan sebesar Rp904 miliar.

Pada tahun 2009, MA pernah memvonis bersalah Djoko Tjandra, dan memeberikan hukuman selama dua tahun penjara. Tetapi, Djoko Tjandra berhasil kabur sehari sebelum vonis dibacakan.

Kejaksaan Agung tidak dapat mengeksekusi putusan MA, dan selama sebelas tahun Djoko Tjandra menajdi buronan. Hingga pada akhirnya, Djoko kembali ditangkap Tim Gabungan Bareskrim Polri di Malaysia, pada 30 Juli 2020.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00