Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Tetap Dipantau KPK

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tetap memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Tujuan pemantauan itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik tindak pidana korupsi (Tipikor) penyelewengan anggaran. 

“Dalam upaya pencegahan di masa pandemi, KPK turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

“Hal ini dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya. 

Ipi mengatakan, pemantauan itu sebagai respon atas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait distribusi alat kesehatan (Alkes) terkait penanganan Covid-19 yang diduga tidak sesuai rencana.

Menurut Ipi, berdasarkan hasil analisis terkait proporsi, alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

KPK memberikan rekomendasi agar potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar penanganan Covid-19 atau belanja di luar perencanaan dan kebutuhan dapat dihindari. 

Komisi anti rasuah juga akan memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, salah satu lingkupnya adalah terkait proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD).

“Misalnya, pada masa darurat periode April-Juni, saat barang langka di pasaran dan harga telah jauh berbeda dari kondisi normal, KPK mengingatkan untuk tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PBJ yang transparan, akuntabel, dan harga terbaik sesuai peraturan," tambahnya. 

Ipi mengingatkan bahwa potensi korupsi dapat terjadi karena minimnya transparansi dan akuntabilitas. Melalui tiga surat edaran, KPK mengimbau kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tujuannya agar transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, penyelenggaraan bantuan sosial (bansos), pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan hibah dari masyarakat.

Lebih lanjut Ipi menjelaskan bahwa, terkait realisasi dalam penyelenggaraan bansos, dari hasil kajian terhadap kebijakan kementerian/kembaga pada 2012 lalu, lembaganya menemukan empat permasalahan terkait proses pemberian bansos.

Dirinya menambahkan ketidaktepatan target penerima, tidak optimalnya koordinasi dan regulasi antarinstitusi pengelola bantuan, keterlambatan dan penyalahgunaan penyaluran bantuan serta masih minimnya pertanggungjawaban dan pendampingan ditengarai telah terjadi.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi saat ini, KPK masih menaruh perhatian serius dalam pengelolaan bansos yang menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial. 

Selain itu, tambahannya, KPK juga turut mengawasi potensi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

“KPK khususnya dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan monitor akan terus mengawal implementasi program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19," pungkas Ipi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00