KPK Jebloskan Refly Ruddy Tangkere ke Penjara

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan terpidana Refly Ruddy Tangkere, mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan terpidana Refly dijebloskan ke  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda, Kaltim, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 

“Telah dilaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smr tanggal 17 Juni 2020 atas nama terdakwa Reffly Ruddy Tangkere dengan cara memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda pafa Kamis (13/8:2020) untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/8/2020). 

Terpidana Reffly sebelumnya telah divonis bersalah karena terbukti menerima suap terkait pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019 secara bersama-sama dan berlanjut.

Terpidana Reffly juga diwajibkan membayar denda sejumlah uang sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan dan uang pengganti sejumlah Rp620 juta.

Ali juga mengatakan pada hari yang sama , Kamis (13/8/2020) juga telah dilaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 9/Pidsus-TPK/2020/PN. Smr tanggal 17 Juni 2020 atas nama terpidana Andi Teja Sukmana mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII.

“Dengan cara memasukkan terpidana ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Samarinda untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," jelasnya. 

Sebelumnya majelis hakim telah menyatakan bahwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap terkait pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019 secara bersama-sama dan berlanjut.

“Selain itu, Andi juga diwajibkan untuk membayar pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2.318.083.148 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap," terangnya. 

Andi telah dinyatakan terbukti bersalah menerima uang secara bertahap dari Direktur PT Harlis Tata Tahta Hartoyo dengan total Rp9,001 miliar serta fasilitas berupa pembelian tiket pesawat terbang Rp47,3 juta dan pembayaran biaya hotel sejumlah Rp25,7 juta. Refly menerima suap sejumlah Rp1,4 miliar sedangkan Andi menerima suap sebesar Rp7,601 miliar.

Kasus ini berawal pada saat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur akan mengadakan Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019.

Sedangkan nilai kontraknya adalah sebesar Rp155,5 miliar, perusahaan milik Hartoyo diketahui merupakan  pemenang lelang untuk proyek tahun jamak tersebut. Dalam proses pengadaan proyek, Hartoyo diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang atau  commitment fee kepada Refly dan Andi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00