Pledoi Wahyu Setiawan, Minta Dihukum Ringan

Suasana persidangan daring terdakwa Wahyu Setiawan (Eko Sulestyono)

KBRN, Jakarta: Persidangan lanjutan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Wahyu Setiawan kembali digelar. 

Wahyu merupakan mantan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang terjerat kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI. 

Persidangan digelar di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Namun karena ada wabah pandemi Covid-19, terdakwa Wahyu tidak dihadirkan ke lokasi persidangan, alias secara daring saja. 

Dalam persidangan, terdakwa Wahyu menyebut bahwa dirinya sudah bersikap kooperatif saat menjalani penyidikan hingga penuntutan, sehingga memohon untuk dihukum ringan.

“Dalam menjalani proses hukum ini, saya bersikap sangat kooperatif. Mulai dalam tahap penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan ini saya berupaya menyampaikan fakta berdasarkan data serta informasi secara jujur dan terbuka, tidak ada fakta yang saya tutupi selama saya menjalani proses hukum," kata Wahyu saat membacakan nota pembelaan (pledoi) dari Gedung KPK Jakarta, Jalan Kuningan Persada, Kuningan Persada, Jakarta Selatan (10/8/2020). 

Sementara itu jalannya persidangan yang dilakukan secara virtual itu juga turut menghadirkan terdakwa Agustiani Tio Fidelina, mantan Anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).

Tio Fidelina juga membacakan pledoi dari Gedung KPK.

Sedangkan ketua majelis hakim, anggota majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta sebagian penasihat hukum tetap hadir secara langsung atau mengikuti persidangan dari Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Sebelumnya jaksa telah menuntut Wahyu Setiawan 8 (delapan) tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun.

Kemudian Agustiani Tio dituntut penjara selama empat tahun dan enam bulan dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan.

Suasana persidangan daring terdakwa Agustiani Tio Fidelina (RRI/Eko Sulestyono)

Jaksa menuduh mereka telah terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDI Perjuangan Saeful Bahri.

Khusus untuk Wahyu, juga menerima suap Rp500 juta dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Jaksa meyakini bahwa penerimaan uang tersebut adalah agar Wahyu Setiawan dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

“Secara sukarela saya juga telah mengembalikan uang 15.000 dolar Singapura dan uang Rp500 juta kepada Negara pada tahap penyidikan. Saya tidak menikmati uang yang saya terima karena seluruh uang sudah saya kembalikan kepada Negara melalui rekening penampungan KPK," jelasnya. 

Wahyu diduga juga menerima uang dalam dua tahap, yaitu pertama pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar 19.000 dolar Singapura (sekitar Rp200 juta) yang diserahkan oleh sopir Saeful Bahri, Moh. Ilham Yulianto (atas perintah dari Saeful Bahri), kemudian diterima Agustiani Tio.

KPK menduga penerimaan kedua itu terjadi pada 26 Desember 2019 yaitu sebesar 38.350 dolar Singapura (sekitar Rp400 juta) yang diserahkan langsung Saeful Bahri kepada Agustiani Tio di satu restoran, Mal Pejaten Village.

“Temuan  uang senilai 38.350 dolar Singapura, tidak pernah saya terima. Uang tersebut dalam penguasaan Saudari Agustiani Tio Fredelina atas perintah Saeful Bahri. Hal itu sebagaimana kesaksian dan keterangan Saeful Bahri dan Agustiani Tio yang disampaikan dalam persidangan," terangnya. 

“Tuduhan itu adalah tidak benar dan sangat kejam. Sebagai anggota KPU RI, saya tidak pernah mengkhianati kedaulatan rakyat yang terwujud dalam hasil pemilu," terangnya. 

“Sepanjang usulan pergantian calon anggota DPR terpilih memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme pergantian calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan terlaksana permohonan tersebut," tegasnya. 

“Berdasarkan keterangan saksi Arief Budiman (Ketua KPU RI) dan Hasyim Asy'hari (anggota KPU) dalam persidangan, saya tidak pernah meminta agar anggota KPU RI yang lain memenuhi surat permohonan dari PDI Perjuangan. Ketua dan anggota KPU RI mengambil keputusan secara kolektif kolegial menolak permohonan PDIP untuk mengganti Saudari Rizky Aprilia dengan Saudara Harun Masiku," imbuhnya.

“Saya juga tidak pernah menduduki jabatan politik. Saya berpandangan tuntutan JPU menghukum saya berupa pencabutan hak politik saya selama empat tahun adalah tidak adil dan berlebihan," ungkap Wahyu. 

“Rekam jejak saya sebagai penyelenggara pemilu selama kurang lebih 20 tahun sirna. Saya benar-benar sedang merasakan pepatah 'nila setitik merusak susu sebelanga'. Saya menerima ini semua sebagai konsekuensi atas kesalahan saya," tuturnya. 

“Dari lubuk hati terdalam saya memohon maaf kepada istri dan anak-anak saya. Penyesalan terbesar saya adalah menyakiti hati Ibu tercinta, ingin rasanya bersujud di kakimu wahai Ibu dan memohon maaf. Ibu 'nyuwun pangapunten” (minta maaf)” tuturnya.

”Sungguh tuntutan JPU meminta saya dihukum delapan tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan dan mencabut hak politik selama empat tahun, saya rasakan sangat berat dan tidak adil," katanya. 

“Saya mohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang mulia untuk menghukum saya seringan-ringannya," pungkas Wahyu Setiawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00