Saksi Muhardi Kabur Usai Diperiksa KPK

Muhardi langsung kabur usai diperiksa sebagai saksi (Eko Sulestyono)

KBRN, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan pemeriksaan terhadap Muhardi, seorang Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel).

Pemeriksaan terkait penyidikan kasus perkara dugaan suap proyek pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Pantauan RRI.co.id, Muhardi tampak keluar meninggalkan Gedung KPK pada sekitar pukul 15:15 WIB.

Muhardi yang mengenakan pakaian batik warna merah itu langsung kabur menghindar saat dihampiri wartawan.. 

“Saya tak mau berkomentar,” kata Muhardi usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2020). 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Muhardi  diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ramlan Suryadi, mantan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

“Yang bersangkutan (Muhardi) dipanggil dalam kapasitasnya  sebagai saksi untuk tersangka (RS) Ramlan Suryadi,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Dalam kesempatan ini, KPK juga memanggil seorang saksi Ellen Joe yang diketahui sebagai ajudan ketua DPRD Muara Enim.

Ellen juga diperiksa untuk tersangka Ramon Suryadi. 

Muhardi sebelumnya pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Palembang (Sumsel).  Dirinya saat itu bersaksi untuk terdakwa Elfin Muhtar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. 

Penyidik KPK telah menetapkan Ramlan Suryadi bersama mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB sebagai tersangka 

Aries diduga terima suap Rp3.031 miliar dari Robi Okta Fahlefi dari unsur swasta atau pemilik PT. Enra Sari, berhubungan dengan fee komitmen perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.

Fahlefi juga diduga melakukan pemberian sebesar Rp1.115 miliar kepada Ramlan dan juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merk Samsung Note 10.

Fahlefi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUPR/PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar.

Fahlefi telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Muhtar divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara Yani divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00