Kasus DjokTjan, Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki Diserahkan

Kordinator MAKI, Boyamin Saiman

KBRN, Jakarta : Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), akan mendatangi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), untuk menyerahkan dokumen terkait dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dokumen tersebut diberikan karena ada dugaan, Jaksa Pinangki sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Malaysia.

"Maki akan datangi Jampidsus Kejaksaan Agung menyerahkan dokumen terkait Jaksa Pinangki," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Boyamin menyebut, pihaknya menduga Jaksa Pinangki menerima gratifikasi dari Djoko Tjandra.

"Menyerahkan dokumen perjalanan yang diduga gratifikasi yang diterima oknum Jaksa Pinangki melakukan perjalanan keluar negeri yang diduga bertemu Djoko Tjandra," jelasnya.

Sebelumnya, Kejagung sendiri telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan ini dilakukan lantaran Pinangki melakukan pertemuan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Klarifikasi yang dilakukan terhadap adanya foto seorang Jaksa perempuan bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Pinangki Sirna Malasari. Sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi Inspeksi kasus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukun Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono di kantornya, Rabu (29/7).

Hari menuturkan, Pinangki juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali pada 2019. Diduga perjalanan itu salah satunya menemui buronan Djoko Tjandra.

"Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Serta melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa," tegas Hari.

Hari menegaskan, untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Wakil Jaksa Agung, lanjut Hari, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat.

"Pembebasan dari Jabatan Struktural. Sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat (4) huruf c," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00