Kebijakan Ganjil-Genap di Tengah Pandemi COVID-19 Dipertanyakan

KBRN, Jakarta: Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, mempertanyakan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang kembali memberlakukan aturan ganjil-genap di tengah pandemi COVID-19.

“Pemberlakuan ganjil-genap di tengah kenaikan angka Covid yang terus naik di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan,” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (3/8/2020).

Teguh menjabarkan, penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II harus berangkat dari akar masalahnya.

Dalam hal ini, Ombudsman Jakarta Raya menengarai, tingginya angka pelaju dari wilayah penyangga Jakarta yang menyebabkan kemacetan di jam-jam sibuk dan penumpukan penumpang di transportasi publik khususnya Commuter Line.

"Hal disebabkan oleh ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD juga perusahaan swasta dalam membatasi jumlah pegawainya yang harus masuk bekerja," tegasnya.

Teguh menyebut, masalah utama dalam kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya adalah tingginya jumlah pelaju yang berangkat dan pulang dari tempat kerja.

Diperkirakan, dengan total penggabungan angka pelaju pengguna Commuter Line, kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jumlah warga yang berangkat dan pulang dari tempat kerjanya diatas angka 75 persen.

“Jadi yang harus dibatasi adalah jumlah pelaju yang berangkat dan pulang kerja ke Jakarta. Itu hanya mungkin dilakukan jika Pemprov secara tegas membatasi jumlah pegawai dari Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta yang bekerja di Jakarta,” ungkapnya.

"Memberlakukan ganjil genap tanpa didahului melakukan pengawasan dan penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan yang melanggar hanya akan mengalihkan para pelaju dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik," tukas Teguh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00